TRIBUNNEWS.COM - Melalui pertemuan bilateral di Putrajaya pada Kamis ini (9/4/2026), pemerintah Malaysia dan Bangladesh sepakat untuk mempercepat pembukaan kembali pasar tenaga kerja bagi pekerja asal Bangladesh.
Langkah ini diambil secara strategis guna memenuhi kebutuhan di berbagai sektor industri Malaysia.
Melansir dari The Star, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut dicapai usai kedua negara mengadakan pertemuan bilateral terkait migrasi tenaga kerja.
Ramanan mengklaim kedua negara berkomitmen untuk menjunjung tinggi proses rekrutmen yang adil, etis, dan transparan untuk pemenuhan kebutuhan di Negeri Jiran.
"Hal ini mencakup penanganan tantangan struktural untuk mengurangi perantara dan biaya migrasi, memanfaatkan agen perekrutan yang kredibel dan berkualitas, serta menetapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi secara cepat perekrutan pekerja telantar yang tersisa," ungkap Ramanan dalam keterangan resminya pada Kamis .
Para pejabat dari kedua belah pihak juga menegaskan kembali kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dalam hal migrasi tenaga kerja.
"Kedua negara juga berbagi komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama melalui kerangka kerja yang transparan, inklusif, dan pragmatis yang memastikan migrasi yang aman, tertib, dan teratur, sambil mengatasi tantangan perekrutan yang ada," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Malaysia mengemukakan rencana untuk memperkenalkan sistem rekrutmen berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang akan diterapkan pada seluruh negara sumber tenaga kerja.
Sistem digital ini dirancang untuk memastikan pemberi kerja menanggung sepenuhnya proses perekrutan.
Dengan demikian, pekerja asal Bangladesh yang akan bekerja di Malaysia tidak akan dibebankan biaya sama sekali (zero cost) dalam proses perekrutan.
Baca juga: Bangladesh Tutup Kampus dan Batasi BBM Imbas Perang Iran, Krisis Energi Mulai Menular?
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip dan pedoman Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Ramanan juga mengklaim, pihak Bangladesh mendukung penuh kebijakan penggunaan AI tersebut.
"Pihak Bangladesh menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan platform digital tersebut sebagai inisiatif global yang melibatkan semua negara pengirim lainnya," jelas Ramanan.
Lebih lanjut, isu mengenai kasus hukum terkait perdagangan manusia dalam perekrutan pekerja turut menjadi sorotan.
Pemerintah Malaysia sangat menekankan pentingnya mengatasi tindakan tak berdasar atau berbahaya yang dapat mencoreng reputasi internasional negara tersebut.
"Pihak Bangladesh menegaskan kembali komitmennya terhadap supremasi hukum, memastikan proses hukum, akuntabilitas, dan keadilan yang tepat waktu," ungkap Ramanan.
Adapun Malaysia juga mengajak Bangladesh untuk berkolaborasi guna menghadapi kendala yang nantinya akan terjadi selama proses impor tenaga kerja tersebut.
"Kedua belah pihak bertukar pandangan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja tidak tetap dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan keterampilan, pelatihan, sertifikasi, dan pertukaran informasi, untuk lebih menyelaraskan pasokan tenaga kerja dengan permintaan pasar dan meningkatkan produktivitas," tegas Ramanan.
Sebagai tindak lanjut, kedua negara juga sepakat untuk terus memelihara komunikasi yang erat melalui konsultasi rutin di masa mendatang.
Baca juga: Polda Riau dan Polis Diraja Malaysia Perkuat Sinergi Tangani Narkotika dan Terorisme
"Delegasi Bangladesh menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Malaysia atas keramahtamahan yang hangat dan karena telah menjadi tuan rumah pertemuan tersebut di Putrajaya," tutup Ramanan.
Adapun delegasi Malaysia dalam pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Ramanan.
Sementara itu, delegasi Bangladesh dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Ekspatriat, dan Ketenagakerjaan Luar Negeri, Ariful Haque Choudhury, yang turut didampingi oleh Penasihat Perdana Menteri Bangladesh, Mahdi Amin.
(Tribunnews.com/Bobby)
