TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, pihaknya menerima lebih dari 1.500 aduan dari pekerja terkait dengan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada lebaran IdulFitri 2026 lalu.

Kata Yassierli, seluruh aduan tersebut masuk ke dalam kanal yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"Dari posko THR yang kami terima. Jadi, jumlah laporan 2026-2025, Pak Edi, itu jumlahnya hampir sama Pak, 1.500 pelapor laporan jadi pengaduan. 1.500 ya."

"Persisnya tahun ini 1.590, yang sudah selesai karena prosesnya mohon izin semua pengaduan itu kanalnya itu masuk ke kanal pengaduan dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Yassierli saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Terhadap aduan tersebut, Yassierli menyatakan, pihaknya langsung meneruskan ke dinas ketenagakerjaan (Disnaker) wilayah terkait untuk dilakukan investigasi.

"Kemudian kita distribusikan ke dinas terkait. Maka kemudian ditindaklanjuti oleh pengawas. Kemudian ada proses pemanggilan, kemudian baru proses investigasi dan seterusnya," ucap dia.

Dimana, berdasarkan laporan yang diterima, hampir 506 aduan sudah selesai dibayarkan hak terhadap THR.

Baca juga: Terima Aduan Pelanggaran THR, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang

Sementara, ada beberapa di antaranya yang belum membayarkan atau ada yang membayar namun baru setengah dari hak yang seharusnya.

"Yang sudah selesai 506 aduan. Ini sudah closing dan mereka ada yang belum membayar kemudian membayar, ada yang membayarnya sebagian, seperti minggu lalu kami sidak di Kabupaten Semarang, ya, masih ada kekurangan satu perusahaan kekurangan sekitar 10 sampai 15 persen dan besoknya itu dibayarkan," ucap dia.

"Jadi ini masih dalam proses Pak, karena tadi ada proses yang kemudian membutuhkan waktu," sambung Yassierli.

Baca juga: Menaker: Aduan THR Langsung Ditindaklanjuti, Pengawas Dikerahkan

Dia mengungkap, laporan pekerja yang paling banyak masuk mengeluhkan terkait penyaluran THR ini berasal dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, totalnya mencapai 1.000 orang.

Sisanya kata dia, laporan itu masuk dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Paling banyak DKI Jakarta dan Jawa Barat, ya itu totalnya hampir, ya hampir 1.000, kemudian Banten 200, Jawa Tengah, Jawa Timur masing-masing 150 aduan," tukas dia.