TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah polemik pengadaan ribuan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), kritik kini datang dari panggung politik nasional.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara terbuka mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hasto, langkah pengadaan kendaraan dalam jumlah besar justru terkesan tidak selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Baca juga: DPR Tak Tinggal Diam, BGN Terancam Dipanggil Terkait Skandal Motor Listrik MBG Triliunan Rupiah
Dalam pandangannya, pendekatan yang lebih tepat bukanlah memperbanyak aset baru, melainkan memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat.
Ia mencontohkan model bisnis Gojek yang dinilai mampu mengintegrasikan sumber daya rakyat secara efisien.
“Kita harus belajar misalnya dari Gojek, dia kan punya kemampuan mengintegrasikan antara rakyat yang punya alat produksi berupa motor, yang diintegrasikan melalui platform sosial,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dinilai bisa menekan pengeluaran sekaligus memberdayakan masyarakat secara langsung.
Hasto menegaskan, daripada melakukan pengadaan yang dinilai kurang tepat, pemerintah seharusnya mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya prioritas pada daerah tertinggal sebagai sasaran utama program tersebut.
Lebih jauh, Hasto menilai sejumlah kebijakan pengadaan, termasuk motor listrik oleh BGN dan kendaraan untuk program lain, tidak sepenuhnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, presiden telah mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan otomotif nasional. Namun di sisi lain, ia menyoroti adanya keputusan yang justru membuka ruang impor dalam skala besar.
“Artinya kan mereka tidak memahami visi dari Presiden itu,” ucapnya.
Baca juga: Tak Cuma Motor Listrik, BGN Juga Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kaos Kaki, Dana Makan Paling Kecil
Hasto juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pengadaan harus didasarkan pada sense of urgency dan sense of priority. Tanpa itu, anggaran negara berisiko tidak tepat sasaran.
Ia menilai, peran pemerintah pusat seharusnya lebih diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat, terutama di daerah.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari anggaran 2025 dan bertujuan mendukung operasional distribusi program MBG, khususnya di wilayah sulit dijangkau.
Ia juga menyebut harga pembelian sekitar Rp42 juta per unit, lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai Rp52 juta.
Selain itu, Dadan memastikan bahwa pengadaan tersebut tidak akan dilanjutkan pada tahun 2026.
Kritik dari PDIP menambah panjang daftar sorotan terhadap kebijakan ini. Sebelumnya, isu yang sama telah memicu perdebatan publik terkait transparansi, prioritas anggaran, hingga efektivitas program.
Kini, perdebatan tidak lagi sekadar soal angka, tetapi juga menyangkut arah kebijakan: apakah lebih tepat membangun sistem baru, atau mengoptimalkan potensi yang sudah ada di masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, satu hal menjadi jelas program sebesar MBG membutuhkan bukan hanya anggaran besar, tetapi juga ketepatan strategi agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
***
(TribunTrends/Kompas)
