TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah perhatian publik yang terus mengarah pada proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, berbagai respons dari kalangan masyarakat sipil pun turut mengemuka.
Dalam situasi seperti ini, Aktivis 98, Jim Lomen Sihombing mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus memastikan kritik yang disampaikan kepada institusi negara tetap berada dalam koridor objektivitas dan kepentingan bersama.
Menurut Jim, kritik terhadap institusi seperti TNI dan Polri merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Namun, ia menilai kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat memperkeruh situasi di tengah proses hukum yang masih berlangsung.
“Dalam demokrasi, kritik itu wajar. Tapi tentu harus disampaikan secara objektif dan tidak memicu suasana yang kurang kondusif,” ujarnya dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam melihat peran institusi negara, termasuk dalam berbagai situasi yang dihadapi.
Baca juga: KontraS: Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Gunakan Sandi Operasi Sadang
Menurutnya, ruang apresiasi dan kritik sebaiknya berjalan beriringan agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.
“Perlu ada keseimbangan, tidak hanya kritik tetapi juga melihat konteks yang lebih luas dari peran institusi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Jim menekankan bahwa pengawasan terhadap TNI dan Polri tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik.
Namun, pendekatan yang digunakan diharapkan tetap konstruktif dan mengedepankan kepentingan nasional.
“Kita tetap bisa kritis, tapi juga menjaga agar tidak menimbulkan kesan yang justru melemahkan kepercayaan publik,” katanya.
Terkait perkembangan penanganan kasus, Jim menilai proses yang berjalan menunjukkan adanya koordinasi antar lembaga.
Ia melihat adanya upaya keterbukaan dalam mengungkap fakta, termasuk respons cepat dari pihak terkait dalam menindaklanjuti dugaan yang muncul.
“Saya melihat ada proses yang berjalan dan upaya untuk membuka kasus ini secara transparan,” jelasnya.
Mengenai mekanisme hukum, Jim mengingatkan bahwa setiap proses memiliki aturan yang harus diikuti.
Jika terdapat pihak yang berasal dari institusi tertentu, maka penanganannya perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Yang penting prosesnya berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Jim juga mengaitkan hal ini dengan komitmen pemerintah yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum yang transparan dan adil.
Ia menilai dukungan dari berbagai pihak penting untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum dengan sikap yang bijak dan konstruktif.
“Silakan mengawal, tapi tetap dengan cara yang menenangkan suasana dan mendukung penyelesaian yang adil,” pungkasnya.
