TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Inilah sisi lain, dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahuh 2027, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, di jalan 17 Agustus Kota Manado Kamis (9/4/2026).

Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Dr Joune Ganda berinteraksi langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP Maruarar Sirait adalah satu diantara dua menteri Kabinet Merah Putih. 

Menteri Kabinet Merah Putih lainnya hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, serta pihak terkait lainnya.

Tak hanya berinteraksi dengan Menteri, Bupati Minut dua periode yang berpasangan dengan Wakil Bupati Kevin Lotulung didaulat oleh Menteri Bang Ara sapaan Maruarar Sirait untuk bernyanyi.

Bupati Minut Joune tak sendiri, ada kepala daerah lainnya di momen itu.

Seperti Wali Kota Manado Andrie Angouw, Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Frangky Wongkar dan Bupati Minahasa Robby Dondokambey ikut bertepuk tangan atas momen tersebut.

Pemandangan tersebut berlangsung di sela-sela pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2027 Provinsi Sulut.

Para kepala daerah itu di undang Menteri Bang Ara kedepan, ketika penyanyi kondang tanah air, Edo Kondologit yang menyanyikan lagu berjudul Bongkar Iwan Fals.

Terkait itu, Bupati Minut Dr Joune Ganda dalam keterangannya kepada wartawan, Musrenbang RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulut dijabarkan secara statistik tentang Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut masih tergolong cukup baik.

"Ada parameternya yang ada tujuannya. Kami beri contoh, pertumbuhan ekonomi, tekan angka kemiskinan, tingkat inflasi yang baik, stabilisasi harga tapi ketergantungan dana transfer pemerintah pusat ke daerah tergolong tinggi. Walaupun di Kabupaten Kota lainnya di Sulut, Minut berada di empat besar," kata Bupati Minut Dr Joune Ganda di dampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Minut, Kamis (9/4/2026).

Keterangan itu disampaikan Bupati Minut Dr Joune Ganda di depan gedung Kantor DPRD Minut, kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Atas.

Saat diwawancara awak media, cuaca hujan.

Bunyi hujan di atap yang berbahan seng, jelas terdengar saat pelaksanaan wawancara berlangsung.

Lanjut suami tercinta dari Rizya Ganda Davega ini, menjadi tantangan sebagaimana yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian dimana tahun 2027 batas waktu ditetapkan per 1 Januari 2027 sebagaimana amanat undang-undang bahwa, biaya pegawai maksimum 30 persen.

Di Kabupaten Minahasa Utara sekitar 48 persen biaya pegawai, satu diantaranya trigernya biaya P3K dan P3K Paruh Waktu.

Berdasarkan data, jumlah P3K tahap I Pemkab Minut sebanyak 537, tahap II 238 dan P3K Paruh Waktu sejumlah 554 orang.
Menyikapi itu, menurut Bupati Joune ada beberapa opsi yang dipaparkan Mendagri dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 Provinsi Sulut.

Ada juga langkah-langkah lainnya sebagaimana klausul dalam undang-undang, bisa penyesuaian harus ada keputusan tiga menteri, Menteri Keuangan, Mendagri dan MenPan RB.

"Pemkab Minut menyiapkan langkah-langkah, seperti efisiensi. Akan di stresing efisiensi dalam hal berbagai macam pengeluaran, termasuk work from anywhere (WFH) yang dihadarapkan akan mampu kurangi tingkat konsumsi. Termasuk biaya perjalanan dinas, makan minum termasuk alokasi anggaran akan di stresing," kata dia.

Sembari menambahkan, ini akan berdampak di pertumbuhan ekonomi jika hanya andalkan APBD.

Namun, dari apa yang disampaikan Mendagri dan Menteri PKP, ada program Presiden yang diberikan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi satu diantara program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Di Kabupaten Minut awalnya disampaikan dapat program BSPS awalnya 1.000, setelah di verifikasi sesuai persyaratan terpenuhi 700san dan jumlah itu sangat baik.

Lewat program tersebut Bupati Joune harap, akan bersampak menurunkan tingkat kemiskinan.

Masyarakat yang kurang mampu akan memperoleh rumah layak huni, sehingga mereka bisa keluar dari angka kemiskinan.

Selain itu ada upaya daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Dengan catatan tidak memberatkan masyarakat. Artinya kami tidak naikkan pajak yang beratkan masyarakat, dan ini sudah sejak awal menjadi konsen Pemkab Minut. Kami akan intensifkan dan ekstensifikan di sektor dunia usaha, penagihan retribusi, pajak kewengan pemda akan di intensifkan hingga mendigitalisasikan pembayaran pajak saat mereka bayar langsung masuk ke kas daerah lewat kerjasama dengan perbankan," jelasnya.

Saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulut, Pemkab Minut diberikan apresiasi oleh Mendagri dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) berkonsep digital.

Se Indonesia ada sekitar 80 MPP.

Hal ini menjadi syarat percepat dan akselerasi proses pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta, dengan percepat proses perizinan.

Kendala-kendala yang ada akan di komunikasikan dan koordinasikan dengan Kementrian.

Bupati Joune beri contoh OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dengan hadirnya MPP Pemkab Minut, menunjukkan komitmen Pemda untuk tingkatkan akselerasi dan memberikan ruang yang luas serta mudah untuk investasi.

"Kami berharap kemudahan dalam berinvestasi, akan meningkatkan triger pertumbuhan ekonomi bantu Pemkab Minut dapat PAD lebih baik lagi," jelasnya.

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK