SURYA.co.id – Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu (8/4/2026) justru memicu krisis politik besar di Israel.
Alih-alih meredakan ketegangan, langkah damai yang dimotori Presiden Donald Trump itu berubah menjadi “bumerang” bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang dicapai di saat-saat terakhir untuk menghindari kehancuran besar kini dianggap sebagai bukti bahwa Israel tidak lagi memegang kendali atas arah konflik.
Bahkan, keputusan Washington tersebut dinilai diambil tanpa melibatkan Israel secara penuh dalam isu yang menyangkut keamanan nasionalnya sendiri.
Alih-alih merayakan damai, tekanan publik justru meledak.
Jalanan Israel, terutama di Tel Aviv, dilaporkan dipenuhi gelombang protes yang menandai kemarahan warga terhadap pemerintah.
Tulisan ini membongkar bagaimana posisi Netanyahu kini terjepit di antara merosotnya kepercayaan publik dan melemahnya dukungan strategis dari sekutu utamanya.
Situasi di dalam negeri Israel memanas.
Warga turun ke jalan membawa kemarahan yang selama ini terpendam sejak konflik dengan Iran meningkat.
Banyak pengunjuk rasa menilai pemerintah telah menghabiskan anggaran negara dan mempertaruhkan nyawa tentara tanpa hasil nyata.
Narasi yang berkembang di publik semakin keras: perang yang dijanjikan membawa kemenangan justru berakhir tanpa kejelasan arah.
Lebih dari itu, muncul rasa dikhianati.
Bagi sebagian warga, keputusan sepihak Amerika Serikat untuk menghentikan serangan tanpa jaminan keamanan absolut bagi Israel terasa seperti “tikaman dari belakang” oleh sekutu terdekatnya sendiri.
Gencatan senjata ini pun tidak dipandang sebagai kemenangan diplomasi, melainkan simbol kegagalan strategi nasional.
Tekanan terhadap Benjamin Netanyahu semakin kuat setelah tokoh oposisi langsung melancarkan serangan terbuka.
Pemimpin oposisi, Yair Lapid, melontarkan kritik paling keras.
“Tidak pernah ada bencana politik seperti ini dalam seluruh sejarah kami. Israel bahkan tidak berada di meja perundingan ketika keputusan dibuat terkait inti keamanan nasional kami,” tulisnya di platform X, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Lapid menegaskan bahwa kegagalan ini bukan berasal dari militer, melainkan dari kepemimpinan politik.
“Militer telah menjalankan semua yang diminta darinya, dan publik menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi Netanyahu gagal secara politik, gagal secara strategis, dan tidak mencapai satu pun tujuan yang ia tetapkan sendiri.”
Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang dari krisis ini.
“Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memperbaiki kerusakan politik dan strategis yang disebabkan Netanyahu akibat kesombongan, kelalaian, dan kurangnya perencanaan strategis.”
Kritik serupa datang dari Ketua Partai Demokrat Israel, Yair Golan.
“Ia menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan untuk generasi mendatang, tetapi dalam praktiknya, kita justru mendapatkan salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dikenal Israel.”
“Ini adalah kegagalan total yang membahayakan keamanan Israel selama bertahun-tahun ke depan.”
Sementara itu, tokoh oposisi lainnya, Avigdor Liberman, menilai kesepakatan ini justru memperkuat Iran.
“Setiap kesepakatan dengan Iran yang tidak mencakup penolakan terhadap penghancuran Israel, pengayaan uranium, produksi rudal balistik, dan dukungan terhadap organisasi teroris di kawasan berarti kita harus kembali ke kampanye lain dalam kondisi yang lebih sulit dan membayar harga yang lebih mahal.”
Momentum ini dimanfaatkan oposisi untuk mendesak perubahan besar, termasuk wacana percepatan pemilu dan tuntutan agar Netanyahu mundur dari jabatannya.
Tekanan dari jalanan dan parlemen kini bertemu dalam satu titik: krisis kepemimpinan.
Netanyahu berada dalam posisi paling lemah dalam beberapa tahun terakhir.
Ia bukan hanya menghadapi kritik kebijakan, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap arah strateginya.
Kegagalan mencapai tujuan perang yang sebelumnya digaungkan, termasuk menekan ancaman Iran, menjadi amunisi utama lawan politiknya.
Situasi ini memperbesar risiko instabilitas pemerintahan, bahkan membuka peluang terjadinya pergeseran kekuasaan dalam waktu dekat.
Keputusan Donald Trump untuk mendorong gencatan senjata dengan Iran menunjukkan dinamika baru dalam geopolitik Timur Tengah.
Israel yang selama ini dianggap sebagai sekutu utama kini dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas dalam kebijakan Washington.
Langkah ini memperlihatkan bahwa kepentingan strategis AS bisa berubah, bahkan jika harus mengabaikan posisi Israel dalam konflik regional.
Efek dominonya mulai terasa. Tekanan domestik yang meningkat berpotensi memaksa Netanyahu mengevaluasi strategi militernya, termasuk kemungkinan penarikan pasukan dari sejumlah titik konflik seperti Gaza dan perbatasan Lebanon untuk meredam kemarahan publik.
