Semua Petugas PPSU akan Dikumpulkan di Balai Kota Jakarta setelah Skandal Foto AI di Aplikasi JAKI
Irwan Wahyu Kintoko April 09, 2026 09:35 PM

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar town hall meeting yang ditujukan khusus bagi seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Rapat ini digelar sebagai respons atas terungkapnya kasus manipulasi laporan penanganan aduan warga melalui aplikasi JAKI.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan, pertemuan tersebut berlangsung pekan depan di Balai Kota Jakarta.

Di forum itu, Pramono akan berbicara langsung ke para petugas PPSU serta pihak-pihak terkait, sekaligus memberi peringatan keras agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

Baca juga: Skandal Foto Rekayasa AI di Kalisari: Lurah dan Dua Pejabat Dicopot, PPSU Terancam Putus Kontrak

"Semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI akan diperingatkan, siapapun yang melakukan itu, tidak akan diberikan maaf, langsung kami berhentikan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, kasus manipulasi laporan yang terjadi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, itu bukan kejadian pertama. 

Pelanggaran itu disebut dilakukan oleh individu yang sama.

Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas, termasuk mencopot lurah hingga kepala seksi (kasi) yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan.

Baca juga: Sentil Kerja Pegawai setelah Viral Petugas PPSU, Pramono Anung: Stop Akali Pengaduan Warga Pakai AI

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurah dicopot, termasuk kasi-kasinya, Ini wajah Jakarta, kepercayaan warga adalah yang utama," tegasnya.

Pramono memastikan kasus tersebut tidak berdampak pada tingkat partisipasi warga dalam melaporkan aduan melalui JAKI.

Ia menyebutkan, dashboard pengaduan terus dipantau setiap hari dan jumlah laporan tetap stabil.

Baca juga: Diprotes Warga, Petugas PPSU Pakai Gambar AI untuk Hilangkan Mobil Parkir Liar di Kalisari Jaktim

Ia menekankan, manipulasi laporan tetap merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Selain di Kalisari, Pemprov DKI Jakarta juga menindak kasus serupa di wilayah Jakarta Selatan yang melibatkan manipulasi laporan menggunakan teknik time-lapse.

"Pokoknya semua yang melakukan itu, tidak ada kompromi," katanya. (m27)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.