BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar menjelang puncak musim kemarau tahun ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar mulai menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan penanganan untuk mengantisipasi bencana yang hampir rutin terjadi setiap tahun tersebut.
Kepala BPBD Banjar, Wasis Nugraha, Kamis (9/4/2026) mengatakan karhutla masih menjadi salah satu bencana dominan di wilayah Kabupaten Banjar.
Kondisi itu kerap diikuti dampak lain berupa kekeringan dan kekurangan air bersih di sejumlah daerah rawan.
“Puncak musim kemarau biasanya terjadi pada Juli sampai Agustus. Pada periode itu potensi karhutla dan kekeringan biasanya meningkat,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah dokumen perencanaan kebencanaan, di antaranya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
Kedua dokumen tersebut memuat berbagai potensi ancaman bencana di Kabupaten Banjar, termasuk karhutla dan kekeringan.
Selain itu, BPBD juga telah menyusun rencana kontijensi karhutla sebagai pedoman bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Baca juga: FKP 2026 Bahas Perbaikan Pelayanan Publik di Kabupaten Banjar
Di tahap mitigasi atau pra bencana, BPBD Banjar juga rutin mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut meliputi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pembentukan relawan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Upaya pencegahan menjadi bagian penting agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana,” kata Wasis.
Di sisi regulasi, Pemkab Banjar saat ini juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penanggulangan Karhutla yang masih dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Banjar.
Dalam penanganannya nanti, langkah awal yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
Hasil rapat tersebut menjadi dasar rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan status kebencanaan, termasuk kemungkinan penetapan status siaga darurat karhutla.
Jika status siaga darurat ditetapkan melalui keputusan bupati, BPBD Banjar akan mengaktifkan posko penanganan karhutla.
Posko induk akan berada di Kantor BPBD Kabupaten Banjar, sementara sejumlah pos lapangan disiapkan di daerah rawan karhutla seperti Kecamatan Martapura Barat, Cintapuri Darussalam, Beruntung Baru, Sungai Tabuk serta kawasan Tahura Bukit Batu.
Untuk mendukung operasional, BPBD Banjar juga menyiapkan berbagai peralatan pemadaman, di antaranya mesin alkon, mesin alkon apung, mesin alkon jinjing, jet shooter, kepyok, sumbut, hingga selang pemadam dan nozel.
Selain itu, tersedia pula dua unit truk tangki air, empat mobil pikap, empat sepeda motor trail, bak penampung air, serta puluhan tandon air yang akan ditempatkan di wilayah rawan.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Banjar tidak bekerja sendiri. Penanganan karhutla dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, PMI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta relawan kebencanaan.
Baca juga: Tekanan Industri Capai 51 Persen, Walhi Kalsel: Rawa Gambut HSU Jadi Penyangga Terakhir
Di posko induk, personel yang disiagakan terdiri dari unsur TNI, Polri, PMI, DPKP, relawan serta Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD. Sementara di pos lapangan tingkat kecamatan juga ditempatkan personel gabungan yang bertugas melakukan patroli dan penanganan awal kebakaran.
Personel tersebut dibagi dalam beberapa regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam.
Selain patroli rutin, tim juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman karhutla serta melakukan pemadaman apabila ditemukan titik api.
Pemantauan titik panas atau hotspot dilakukan oleh Posko Induk melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dengan memanfaatkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan dan berbagai sistem pemantauan lainnya.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar diketahui memiliki potensi karhutla cukup tinggi, di antaranya Kecamatan Martapura Barat, Cintapuri Darussalam, Beruntung Baru, Gambut, Sungai Pinang, Paramasan, serta kawasan hutan Tahura.
Sepanjang 2026, BPBD Banjar mencatat sudah terdapat beberapa titik panas di wilayah tersebut. Pada 24 Maret 2026 terpantau dua hotspot di wilayah Alimukim, Kecamatan Pengaron. Kemudian pada 29 Maret 2026 kembali terdeteksi satu hotspot di Desa Tambak Padi, Kecamatan Beruntung Baru.
Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, anggaran operasional juga telah disiapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BPBD Banjar tahun 2026, termasuk untuk aktivasi posko dan kegiatan lapangan saat penanganan karhutla. (Banjarmasin Post/Nurholis Huda).
