TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Upaya percepatan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi terus dimatangkan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) memimpin rapat koordinasi lintas instansi di Gedung Kejati Sumbar, Kamis (9/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi, serta sejumlah kepala daerah seperti Bupati Padang Pariaman, Wali Kota Padang Panjang, Sekda Agam, Bupati Tanah Datar, dan Wali Kota Bukittinggi.

Hadir pula unsur Balai Jalan, Dinas Kehutanan Sumbar, serta Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, persoalan klasik pembebasan lahan kembali menjadi fokus utama pembahasan.

Baca juga: Presma Unand Sebut Diskusi Terbuka dengan Andre Rosiade Bagian Kontrol Sosial dari Mahasiswa

Andre Rosiade mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan pembentukan tim terpadu guna mengantisipasi lambannya proses pembebasan lahan seperti yang terjadi sebelumnya.

“Rapat tadi sudah dipimpin oleh Kajati Sumbar. Kita mengusulkan agar difasilitasi pertemuan antara kepala daerah, pihak HK, Kementerian PU, dan Balai Jalan. Kita belajar dari pengalaman lalu, urusan tanah ini yang lama,” kata Andre usai rapat.

Menurutnya, tim terpadu yang akan dibentuk nantinya melibatkan seluruh pihak terkait agar persoalan pembebasan lahan dapat diselesaikan lebih cepat dan tidak terulang.

“Insya Allah akan dibentuk tim terpadu, melibatkan semua pihak supaya permasalahan masa lalu soal tanah bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Andre juga menegaskan, pemerintah menargetkan pembangunan fisik tol Sicincin–Bukittinggi bisa mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026.

Baca juga: Korban Perundungan di Padang Dinyatakan Lulus SNPMB di Unand, Mampu Biayai Sekolah Sendiri

“Target kita akhir 2026 mulai start pembangunan. Pak Kajati sudah memutuskan untuk membentuk tim terpadu untuk membantu pembebasan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebut rapat yang dipimpin langsung oleh Kajati menjadi langkah penting dalam menyatukan seluruh pihak terkait.

“Alhamdulillah, Pak Kajati langsung memimpin rapat hari ini dan menghadirkan semuanya, mulai dari direktur jalan, kepala daerah, DPR RI, hingga BPN. Ini menjadi agenda bersama,” katanya.

Mahyeldi menegaskan, koordinasi akan terus dilakukan hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar tidak ada pihak yang merasa bekerja sendiri dalam proyek strategis nasional tersebut.

“Ke depan, kita akan hadir bersama dalam setiap rapat di daerah. Sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan, dan ini menjadi budaya baru dalam menyelesaikan persoalan pembangunan,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Perundungan di SMA Pertiwi 2 Padang, Sejumlah Pihak Akan Dipanggil

Ia juga menjelaskan, lambannya pembebasan lahan di Sumatera Barat disebabkan oleh karakteristik kepemilikan tanah yang berbeda dibandingkan daerah lain.

“Tanah kita ini banyak yang berstatus tanah ulayat, bukan milik pribadi. Berbeda dengan Riau yang sebagian besar tanahnya milik negara, sehingga lebih mudah dalam pembebasan,” jelas Mahyeldi.

Dengan adanya sinergi lintas instansi dan pembentukan tim terpadu, diharapkan proses pembebasan lahan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi dapat berjalan lebih cepat dan target pembangunan akhir 2026 bisa tercapai.(*)