Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Setelah berbagai karir kedinasan, Asrul Sani, M.Kes., kembali ke “rumah” yang membesarkan latar belakang keilmuannya yakni kesehatan.
Asrul Sani dilantik menjadi Direktur RSUD Provinsi NTB yang dilakukan secara resmi di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/4/2026).
Ini menandai babak baru dalam kariernya, setelah selama tiga tahun terakhir mendedikasikan diri sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Lombok Timur.
Penunjukan ini dipandang sebagai momen “pulang kampung” bagi Asrul Sani secara profesional.
Meski selama tiga tahun terakhir ia berjibaku dengan urusan kepemudaan dan atlet di Lombok Timur, latar belakang pendidikannya sebagai Magister Kesehatan (M.Kes) menegaskan bahwa dunia kesehatan adalah tempat pengabdian aslinya.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karier, ia telah menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebelum akhirnya ditarik untuk memimpin institusi kesehatan tertinggi di Nusa Tenggara Barat.
Asrul Sani bukan sekadar birokrat biasa. Ia adalah putra dari tokoh besar di NTB, H. Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD), mantan Bupati Lombok Timur dua periode.
Baca juga: 13 Nama Pejabat Pemprov NTB yang Dilantik Gubernur Iqbal Bersamaan dengan Sekda Abul Chair
Mewarisi darah kepemimpinan dari ayahnya, Asrul dipandang oleh banyak pengamat sebagai penerus trah politik Ali BD yang dikenal memiliki ciri khas tersendiri dalam memetakan arah politik dan pembangunan di Bumi Gora.
Kembalinya “Sang Dokter” merujuk pada latar belakang kesehatan yang dimilikinya ke sektor kesehatan diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi RSUD NTB.
Dengan pengalaman manajerial sebagai Kadispora dan bekal akademis di bidang kesehatan, Asrul Sani kini mengemban tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di provinsi ini.
Langkah ini juga semakin memperkuat posisinya dalam bursa tokoh berpengaruh di NTB, mengingat rekam jejaknya yang kini semakin lengkap, mulai dari urusan kepemudaan hingga manajemen kesehatan publik di tingkat provinsi.
Pelantikan Asrul Sani sebagai Dirut RSUD Provinsi NTB juga mendapat perhatian dari Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Muhammad Ali, M.Si.
Dikatakan Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram ini, meskipun Asrul Sani sebelumnya menjabat sebagai Kadispora Lombok Timur, Ali menilai bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasinya menjadi modal penting dalam memimpin institusi kesehatan tersebut.
Ali menekankan bahwa pemilihan Asrul Sani oleh Gubernur Iqbal kemungkinan besar didasarkan pada kemampuan manajerial serta kecerdasan emosional dan spiritual yang dimiliki.
Sebagai seorang dokter yang memiliki gelar Magister Kesehatan, visi dan misi Asrul Sani di bidang kesehatan diyakini akan tetap kuat meskipun sempat berkarier di luar sektor medis.
“Saya kira kan ini persoalan pengalaman manajerial ya, manajerial dan kapasitas sebagai kemampuan emosional, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan lain sebagainya itu bisa terlihatlah, sehingga pilihan-pilihan dari eksekutor dalam hal ini Pak Gubernur jatuh pada beliau,” ujar Dr. Ali.
Ali menyoroti pentingnya dukungan dari jajaran Wakil Direktur (Wadir) untuk menopang kinerja Dirut yang baru.
Ia secara khusus menyebut kehadiran figur seperti Nelly Kusumawati Ma’ruf, yang juga dilantik sebagai Wadir Perencanaan Keuangan RSUD Provinsi NTB yang memiliki latar belakang di Inspektorat, dapat menciptakan kombinasi yang saling melengkapi dalam hal tata kelola birokrasi dan pengawasan keuangan.
Ia mengingatkan agar manajemen baru ini benar-benar bekerja secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ali juga menekankan bahwa ke depan akan ada uji kompetensi serta evaluasi kinerja secara berkala oleh kepala daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melihat capaian di posisi strategis tersebut.
Ali meminta agar RSUD Provinsi NTB lebih mengedepankan pelayanan yang responsif dan tidak kaku terhadap persoalan administratif yang dapat menghambat penanganan pasien.
“Jangan ada hal-hal yang sifatnya gara-gara administratif tapi itu kan akan menunda pelayanan ya karena orang sakit harus segera diobati, respon cepat itu ya tangkap gitu ya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, kendala seperti ketiadaan KTP saat darurat tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perawatan medis.
Dengan komposisi manajemen yang baru, diharapkan tata kelola RSUD Provinsi NTB dapat menjadi lebih baik dan selaras dengan visi misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang vital bagi masyarakat.
(*)
