Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pasca dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda birokrasi dengan semangat KLM, yaitu Komit, Loyal, dan Militan.

Abul Chair mengungkapkan, filosofi KLM ini menjadi landasan utama bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN) di bawah kepemimpinannya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Diungkapkannya pula bahwa filosofi ini lahir dari pesan kuat yang disampaikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

Ia menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin dan birokrat harus memiliki dedikasi penuh terhadap tugas dan daerahnya.

“Tadi disampaikan Pak Gubernur, yang tersirat di Pak Gubernur, ingin orang yang komit, loyal dan militan,” ujar Abul Chair saat ditemui usai pelantikannya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan lebih rinci makna dari ketiga poin tersebut. 

• Pesan Iqbal kepada Sekda Abul Chair dan 13 Pejabat Eselon II yang Resmi Dilantik

“Komit” untuk membangun dan kemudian “Loyal” kepada pimpinan, kepada NKRI, dan kepada NTB, dan kemudian tidak gampang menyerah atau “Militan”.

“Ayo kita pasarkan NTB di setiap kegiatan kita," tegasnya.

Selain membawa semangat KLM, Abul Chair menyadari bahwa tugas besar telah menanti, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fiskal yang sedang melanda daerah.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan tata kelola yang baik.

“Tantangan kita ke depan bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, dan kemudian risiko tata kelola. Kita fokus pada pertumbuhan tapi jangan sampai jebol di tata kelola,” tambahnya.

Sebagai pucuk pimpinan birokrasi, Abul Chair memposisikan dirinya sebagai jembatan strategis antara kebijakan Gubernur dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia ingin memastikan bahwa setiap visi pimpinan daerah dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran.

“Sekda itu fungsinya selain menjaga terpelindan, dia menjadi jembatan antara kebijakan Gubernur dengan para pimpinan OPD. Kita pastikan bahwa kebijakan sudah diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh masing-masing (Pejabat),” jelasnya.

(*)