Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Papua Tengah menyatakan perang terbuka terhadap praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini merugikan masyarakat luas.

Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya laporan mengenai pada dugaan penimbunan BBM subsidi di wilayah tersebut.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang menegaskan, pihaknya telah resmi membentuk tim terpadu untuk mengawasi distribusi BBM.

Baca juga: HUT Ke-5, Best Western Sagita Hotel Kumpul 62 Kantong Darah Bantu Sesama

Tim ini terdiri dari berbagai unsur strategis guna memastikan pengawasan berjalan maksimal tanpa celah.

​"Soal BBM, saya sudah membentuk tim khusus. Tim ini merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol-PP, serta melibatkan unsur TNI dan Polri," kata Yulianus Pasang kepada Tribun-Papua.com, Kamis, (9/4/2026).

​Bukan sekadar gertakan, tim terpadu ini telah melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di Nabire pada beberapa waktu lalu.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan modus kecurangan yang cukup rapi, yakni penggunaan barcode pengisian BBM secara berlebihan oleh oknum tertentu.

Baca juga: Sekda Nabire Ingatkan ASN bahwa WFH Bukan Hari Libur Tambahan

​Yulianus mengungkapkan, satu kendaraan ditemukan memiliki dua hingga tiga barcode berbeda pengisian BBM di SPBU.

Praktik ini disinyalir kuat merupakan upaya dari para penampung untuk menguras stok BBM subsidi demi kepentingan komersial.

​"Dalam sidak itu, kami menemui adanya penggunaan barcode yang berlebihan. Artinya, satu mobil bisa menggunakan hingga tiga barcode pengisian BBM karena mereka adalah penampung-penampung ilegal," ujarnya.

​Menanggapi temuan tersebut, mereka langsung berkoordinasi dengan pihak otoritas penyalur.

Baca juga: Tembus 300 Ribu Jiwa, Mimika Jadi Pusat Populasi Terpadat di Papua Tengah

Temuan di lapangan telah dilaporkan secara resmi kepada Direktur Pertamina wilayah Nabire.

Yulianus memberikan peringatan keras kepada pemilik SPBU agar tidak main mata dengan para mafia BBM.

​"Saya sudah sampaikan, jika masih kedapatan ada SPBU yang menjalankan aturan secara tidak benar atau membiarkan praktik ini terjadi, maka izin operasinya akan kami hentikan sementara atau ditutup," tegasnya.

Ia bilang Pemkab Nabire tidak akan menutup mata terhadap praktik ilegal yang mencekik ekonomi rakyat kecil. Mereka terus melakukan pengawasan ketat secara berkala dan acak untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran.

​Dia juga meminta peran aktif awak media dan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan.

Baca juga: Disdukcapil Jayapura Pertajam Pendataan OAP Demi Hapus Data Kira-Kira

Menurutnya, BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kurang mampu, bukan untuk memperkaya oknum atau perusahaan tertentu.

​"Jika menemukan penampung BBM ilegal, segera laporkan kepada saya. BBM subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," pungkasnya.(*)