TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu mendorong Inspektorat DKI Jakarta untuk segera investigasi komprehensif lintas instansi serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem, termasuk standar verifikasi laporan.
Hal itu terkait kembali munculnya kasus respons aduan warga yang dinilai tidak sesuai fakta.
Usai viral pada jajaran Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, terbaru kasus tersebut melibatkan oknum di Dinas Perhubungan (Dishub),
Kevin menilai, kejadian berulang di sejumlah instansi ini menjadi indikasi kuat adanya persoalan sistemik dalam tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau kasus seperti ini terus berulang di instansi yang berbeda, ini bukan lagi soal oknum.
Ini sudah masalah sistem. Artinya ada yang salah dalam pola kerja, pengawasan, dan budaya birokrasi kita,” ujar Kevin, Kamis (9/4/2026).
Politisi PSI itu menyoroti peran kanal aduan masyarakat seperti aplikasi JAKI yang seharusnya menjadi jembatan antara warga dan pemerintah.
Namun, jika respons yang diberikan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, hal itu justru berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Jangan sampai JAKI berubah dari alat solusi menjadi alat kamuflase. Warga butuh penyelesaian masalah, bukan sekadar laporan yang ‘dipoles’ agar terlihat selesai,” tegasnya.
Kevin menekankan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada individu di lapangan.
Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai birokrasi, termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dishub, Satpol PP, hingga unit pengawas internal.
“Kalau hanya satu-dua orang yang disanksi, masalah ini akan terus terulang. Harus ada audit menyeluruh: siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang meloloskan laporan itu,” katanya.
Selain itu, Kevin menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi secara tepat dalam pelayanan publik, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI).
“Teknologi itu untuk membantu, bukan untuk menutupi. Kalau dipakai untuk manipulasi laporan, ini sangat berbahaya dan harus dihentikan,” ujarnya.
Kevin turut mengusulkan penerapan sistem verifikasi berlapis dan audit berkala terhadap respons aduan masyarakat agar setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali rusak, dampaknya panjang. Pemerintah harus hadir dengan kejujuran dan tindakan nyata, bukan sekadar administrasi,” paparnya.
