WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Komisi VIII DPR RI menyoroti mekanisme penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026, terutama terkait aspek keamanan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kementerian Haji dan Umrah menjalankan tugas secara maksimal agar pelayanan dapat dirasakan langsung oleh jemaah.

"Kami meminta Kementerian Haji sungguh-sungguh menjalankan ini dengan baik, amanah, dan bisa dirasakan oleh jemaah haji," ujar Marwan kepada awak media, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan pentingnya pedoman penyelenggaraan haji yang mengutamakan keamanan dan keselamatan jemaah, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Asrama Haji Cipondoh selama tiga hari.

Baca juga: Di Tengah Konflik Timur Tengah, Kemenhaj Pastikan Haji 2026 Tetap Jalan

"Kami akan kawal setiap titik layanan mulai dari pemberangkatan, sampai penyediaan hotel, transportasi dan kamar yang akan dihadapi jamaah haji," sambungnya.

Marwan menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh layanan, mulai dari pemberangkatan, akomodasi hotel, transportasi, hingga fasilitas kamar bagi jemaah.

Selain itu, ia juga menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada biaya avtur dan berimbas pada struktur biaya haji.

Menurutnya, langkah Prabowo Subianto yang menanggung sebagian biaya jemaah melalui APBN perlu dievaluasi.

"Kenaikan harga minyak, kenaikan kurs, akhirnya menjadikan pemerintah harus evaluasi, sekalipun sebetulnya ini adalah tanggung jawab vendor penyedia layanan," paparnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkap rapat antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji kemarin sempat ditunda karena belum adanya data rinci terkait kebutuhan tambahan anggaran.

"Kami sempat menggelar rapat beserta Kementerian Haji tapi rapat harus ditunda karena tidak punya bahan, butuh tambahan realnya berapa, sumbernya dari mana, makanya kami minta Kementerian Haji menyampaikan ini ke pemerintah, khususnya ke Presiden," tegasnya.

Menurut dia, eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi pembelajaran dalam membangun bangsa yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat

Baca juga: Asrama Haji Indramayu Selesai, Legislator PDI P Minta Jadi Momentum Reformasi Pelayanan Haji

"Apapun hasil rakernas tentu diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan baik dan lancar," jelasnya.

Untuk mencapai perencanaan yang sempurna atau 100 persen perihal pelaksanaan ibadah haji, Kemenhaj menggelar rakernas dengan tema Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global.

Meski hampir pasti terlaksana, rakernas yang digelar sampai Sabtu (11/4/2026) mendatang itu tetap membahas sejumlah fokus pembicaraan diantaranya eskalasi global.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini didapat usai adanya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

"Sampai tiga hari ke depan rakernas ini akan menyusun strategi mitigasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dari tantangan global yang sangat dinamis saat ini," kata dia.

Irfan pun meminta masyarakat yang menjadi peserta ibadah haji tahun ini tidak lagi gelisah dan cemas terhadap ketakutan penundaan atau pembatalan keberangkatan menuju Tanah Suci.

Pasalnya persiapan pemerintah memberangkatkan 221.000 calon jemaah haji telah rampung secara keseluruhan mulai dari penerbitan visa, kartu nusuk hingga kloter keberangkatan dan kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia.

Sesuai rencana awal, pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia akan dimulai secara bertahap pada 22 April 2026 setelah menjalani persiapan satu hari sebelumnya yaitu Selasa (21/4/2026).

"Alhamdulillah persiapan sudah selesai semua seperti visa sudah 100 persen keluar, kartu nusuk tadi pagi saya cek bahwa 100 persen sudah di Indonesia semua, tinggal dibagikan kepada jemaah nanti lalu diaktifkan di Indonesia," terangnya. (m28)