TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair sebagai Sekda, bersama 13 pejabat Eselon II lainnya, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/4/2026).

Suasana pelantikan berlangsung khidmat, dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai daerah yang sebelumnya mengikuti proses seleksi terbuka.

Momen ini sekaligus menandai babak baru dalam konsolidasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, dengan fokus memperkuat implementasi visi “NTB Makmur Mendunia”.

Gubernur Iqbal menyampaikan rasa lega setelah seluruh posisi strategis yang sebelumnya kosong kini telah terisi oleh pejabat definitif. Menurutnya, kelengkapan struktur ini akan berdampak langsung pada percepatan kinerja pemerintahan.

“Satu kata, lega. Akhirnya semua (jabatan kosong) sudah terisi,” ucap Lalu Muhammad Iqbal.

Ia menegaskan bahwa kehadiran para pejabat definitif di posisi masing-masing akan memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Insyaallah pekerjaan sudah lebih cepat sekarang, semua sudah ada (pemimpinnya) masing-masing,” lanjutnya.

Khusus kepada Sekda yang baru dilantik, Gubernur memberikan sinyal kuat bahwa peran Abul Chair akan sangat strategis dalam mengawal jalannya birokrasi ke depan. Sebagai “nahkoda” administratif pemerintahan, Sekda diharapkan mampu memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan terukur.

Baca juga: Langkah Awal Abul Chair Usai Dilantik Jadi Sekda NTB

Meski demikian, Gubernur menjelaskan bahwa Abul Chair akan terlebih dahulu menyelesaikan urusan administratif di tempat tugas sebelumnya sebelum sepenuhnya aktif menjalankan tugas barunya di NTB.

“Sekda juga sudah siap bekerja langsung, hanya beberapa hari beliau akan pamit untuk pamitan ke Jawa Timur dan langsung bekerja kembali,” pungkas Lalu Muhammad Iqbal.

Sebelum menjabat sebagai Sekda, Abul Chair telah mengabdi selama 30 tahun di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perjalanan karirnya dimulai dari penempatan di Irian Jaya (Papua), kemudian melintasi berbagai provinsi seperti NTT dan Sulawesi Utara, hingga jabatan strategis terakhirnya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Selama di Jawa Timur, ia terbukti mampu mengelola kompleksitas anggaran yang besar dan berhasil mengawal pemerintah daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai seorang ahli audit sektor publik dan manajemen risiko, Abul Chair membawa pendekatan unik yang disebut sebagai Consultative Auditor.

Ia tidak hanya berfokus mencari kesalahan, tetapi menerapkan konsep “Pengawasan Adaptif dan Terpadu”.

Pola ini bertujuan membantu instansi pemerintah agar tetap akuntabel namun tetap bisa bergerak cepat mencapai target pembangunan tanpa rasa takut akan jeratan hukum.

Dalam kepemimpinan Gubernur saat ini, Abul Chair diposisikan sebagai sang penjaga standar. Keahliannya diharapkan mampu membangun sistem deteksi dini di birokrasi NTB, serta juga memastikan setiap kebijakan terlindungi secara administratif, dan bersih dari temuan hukum.

(*)