BANGKAPOS.COM -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, ngaku diperas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.
Pegawai KPK gadungan tersebut mengaku sebagai Kepala Biro (Kabiro) Penindakan, utusan pimpinan KPK.
Ia mendatangi Ahmad Sahroni dan meminta uang sebesar Rp 300 juta.
Merasa janggal dengan permintaan tersebut, Sahroni kemudian melakukan konfirmasi kepada KPK.
Pihak KPK menegaskan bahwa tidak ada utusan resmi yang dimaksud, sehingga dugaan penipuan tersebut semakin menguat.
Dalam kasus ini, Sahroni telah menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada para pelaku.
Baca juga: Sosok Muhidin Gubernur Kalsel Tolak WFH ASN, Khawatir Dianggap Libur, Wamendagri Bereaksi
Hal itu berawal saat seorang wanita menemuinya di lingkungan DPR dan mengaku utusan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi kronologisnya, ada seorang ibu-ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian saya temui,"
"Dia mengaku utusan dari pimpinan KPK dan di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK," kata Sahroni, Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan itu, sang wanita mengaku sebagai utusan pimpinan KPK dan meminta uang dengan alasan untuk dukungan terhadap pimpinan lembaga tersebut.
Merasa janggal dengan permintaan tersebut, Sahroni kemudian melakukan konfirmasi kepada KPK.
Pihak KPK menegaskan bahwa tidak ada utusan resmi yang dimaksud, sehingga dugaan penipuan tersebut semakin menguat.
"Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut,” tutur Sahroni.
Selanjutnya, KPK berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.
Sahroni lalu melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya dan bekerja sama dengan aparat dalam proses penangkapan pelaku melalui operasi penyerahan uang di lokasi yang telah ditentukan.
“KPK kemudian melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya," katanya.
"Saya kemudian bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya,” sambung Sahroni.
4 Orang Ditangkap
Dalam kasus ini, Sahroni telah menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada para pelaku.
Peristiwa itu pun kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.
Laporan berkaitan dengan dugaan pengancaman dan pemerasan.
Baca juga: Sosok Saleh Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI Semprot Menpar Widiyanti Putri soal Anggaran, Eks Dosen
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pelaku diduga mengatasnamakan lembaga publik dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meyakinkan korban.
“Ada laporan terkait pengancaman dan pemerasan oleh seseorang yang diduga mengatasnamakan salah satu lembaga publik dalam pengurusan perkara,” ujar Budi, kepada awak media, Jumat (10/4/2026).
“Sudah diserahkan Rp300 juta. Dari situ muncul dugaan pemerasan dan pengancaman,” sambungnya.
Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain serta kaitannya dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap KPK.
Penyelidikan masih dalam tahap awal dengan pengumpulan bukti dan keterangan.
“Kami mohon waktu, karena masih didalami apakah ada keterkaitan atau merupakan satu rangkaian peristiwa,” kata Budi.
"Perkaranya masih baru, laporan baru kami terima tadi malam,” lanjut eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan tersebut.
Sebelumnya, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK.
Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat.
Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD 17,400.
"Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
KPK Buka Suara
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam penangkapan tersebut, tim turut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 17.400 dollar Amerika Serikat.
Menurut dia, para pelaku menggunakan modus mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR.
“Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” ujar Budi.
Dia menegaskan, pegawai KPK dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK."
"KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK,” tutur dia.
Ahmad Sahroni adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh berpengaruh di parlemen.
Ia lahir di Jakarta pada 8 Agustus 1977 dan berasal dari latar belakang keluarga sederhana, yang membentuk karakter pekerja keras dalam perjalanan hidupnya.
Sejak muda, Sahroni telah merasakan berbagai pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga.
Ia pernah menjadi sopir, pekerja pelabuhan, hingga terlibat dalam dunia logistik. Pengalaman tersebut membuatnya memahami langsung dinamika kehidupan masyarakat kecil.
Kariernya mulai berkembang ketika ia terjun ke dunia usaha, khususnya di bidang pelayaran dan logistik.
Melalui kerja keras dan jaringan yang dibangun, ia berhasil menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang cukup diperhitungkan.
Kesuksesan di dunia bisnis membawanya masuk ke ranah organisasi. Sahroni aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas otomotif, yang kemudian turut memperluas pengaruh dan relasinya di tingkat nasional.
Ia juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan komunitas otomotif, terutama mobil mewah dan modifikasi.
Kegemarannya ini membuatnya populer di kalangan anak muda dan pecinta otomotif di Indonesia.
Karier politik Ahmad Sahroni dimulai ketika ia bergabung dengan Partai NasDem.
Melalui partai tersebut, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI.
Di parlemen, ia duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Posisi ini membuatnya aktif dalam pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan kebijakan terkait penegakan hukum.
Sebagai legislator, Sahroni dikenal vokal dalam berbagai isu, termasuk pemberantasan kejahatan, reformasi hukum, dan transparansi institusi publik. Ia kerap menyuarakan kritik maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Gaya komunikasinya yang lugas dan terbuka membuatnya sering menjadi sorotan media.
Ia juga aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pandangan serta merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Selain di bidang politik, Sahroni juga memiliki peran dalam dunia olahraga otomotif. Ia pernah terlibat dalam pengelolaan kegiatan balap dan mendukung perkembangan olahraga tersebut di Indonesia.
Ahmad Sahroni juga dikenal dengan julukan “Crazy Rich Tanjung Priok,” yang merujuk pada latar belakangnya yang sederhana hingga mencapai kesuksesan finansial.
Julukan ini semakin melekat di kalangan publik dan media.
Dalam kehidupan pribadi, ia dikenal sebagai sosok yang dermawan dan kerap terlibat dalam kegiatan sosial.
Ia sering membantu masyarakat kurang mampu serta mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan.
Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan menjadikan Sahroni sebagai inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin sukses dari nol. Ia kerap membagikan kisah hidupnya sebagai motivasi.
Meski dikenal sukses, ia juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan sorotan dalam karier politiknya.
Namun, ia tetap aktif menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan menjaga eksistensinya di dunia politik nasional.
Hingga kini, Ahmad Sahroni terus berperan sebagai anggota DPR RI sekaligus figur publik yang berpengaruh, baik di bidang politik, bisnis, maupun sosial, dengan karakter tegas dan gaya komunikasi yang khas.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com)
