Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Masriadi Sambo, mendesak Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) Sumatera di Aceh untuk segera membuka layanan pengaduan bagi penyintas banjir.

Desakan ini disampaikan menyusul belum adanya saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan selama lima bulan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Sehingga penyintas banjir bingung ingin melaporkan kemana masalah yang terjadi di desa mereka.

“Satgas RR dibawah Pak Safrizal ini kesannya tak punya kinerja. Baiknya dibuka layanan aduan. Digelar siaran pers berkala atau update media sosial, menunjuk narasumber informasi, agar rakyat tau mau lapor ke mana,” ujar Masriadi kepada Serambinews.com, Sabtu (11/4/2026).

Dia menyebutkan, layanan pengaduan sangat dibutuhkan untuk memonitoring permasalahan pascabencana.

Sehingga tidak melulu menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang).

“Kalau laporan ABS seperti sekarang ini, itu bisa merusak citra Presiden Prabowo. Misalnya dalam kasus 100 persen listrik menyala di Aceh, 100 persen tidak ada lagi pengungsi di tenda. Faktanya masih ada pengungsi di tenda, ini memalukan Presiden,” ujar Masriadi.

Dia juga menyarankan Safrizal sebagai perpanjangan tangan Ketua Satgas RR Sumatera Tito Karnavian untuk rajin turun ke daerah.

Mengecek perkembangan lapangan dan progres pembangunan pascabencana.

“Sekarang ini malah lebih agresif Satgas Galapana DPR RI dalam bekerja. Baiknya sama-sama memaksimalkan kinerja di Aceh. Sehingga mempercepat pemulihan Aceh,” katanya.

Baca juga: Optimalisasi Lahan HGU Jadi Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Dia juga menyarankan Satgas bisa merekrut tenaga kerja tambahan untuk memudahkan kinerja lembaga itu.

Sejauh ini, Satgas hanya menggunakan tenaga kerja yang tersedia di lembaga pemerintah.

Sehingga tidak ada bidang monitoring dan keluhan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.

“Sudah lima bulan pascabencana, uang triliunan sudah dikucurkan. Namun rakyat masih mengeluh, misalnya huntara bocor, itu dilaporkan kemana, bagaimana tanggungjawab pekerjaannya dan lain sebagainya,” katanya Masriadi.

Masriadi menegaskan, tanpa adanya sistem pengaduan yang jelas dan transparan, berbagai persoalan di lapangan berpotensi terus berlarut dan menghambat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh. (*)