TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kembali menjadi sorotan setelah dicecar oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay.

Menpar Widiyanti tampak gelagapan tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR.

Momen itu terjadi saat rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI.

Suasana rapat mendadak memanas setelah Ketua Komisi VII, Saleh Daulay, menyoroti ketidaksinkronan data anggaran yang dipaparkan pihak kementerian. 

Dalam forum yang digelar pada Rabu (1/4/2026), Saleh secara terbuka mencecar Menpar Widiyanti tentang kejelasan angka transfer ke daerah yang disebut mencapai Rp5,7 miliar. 

"Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?" tanya Saleh dikutip dari TV Parlemen, dikutip dari Tribun Jakarta.

Widiyanti menjawab angka tersebut berasal dari deputi pemasaran.

Namun saat ditanya lebih lanjut apakah itu termasuk program kementerian atau hanya program pemasaran, jawabannya terdengar ragu-ragu.

"Pemasaran," jawab Widiyanti singkat. Mendengar hal itu, Saleh langsung merespons dengan nada tegas.

Ia menilai jawaban tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan laporan anggaran. 

Baca juga: Kantor Pemenang Tender Motor Listrik BGN Dijaga Ketat, Sampai Ada Apel Polisi

Situasi rapat berubah canggung ketika jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, tidak mampu memberikan angka pasti untuk menjelaskan selisih yang dipersoalkan.

Ketidaksiapan data tersebut dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Saleh menegaskan pengelolaan keuangan negara tidak bisa didasarkan pada perkiraan semata.

"Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak," tegasnya di hadapan peserta rapat.

Menurutnya, setiap angka dalam laporan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.

Ia juga mengingatkan DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi.

Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut langsung viral di media sosial.

Warganet ramai menyoroti kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Termasuk mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal yang kini aktif sebagai podcaster.

Dalam cuitannya, Akbar Faizal secara terbuka menilai kinerja sektor pariwisata masih jauh panggang dari api. 

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut membuat publik kian kehilangan harapan terhadap kontribusi Kementerian Pariwisata dalam mendongkrak pemasukan negara. 

"Yth Ibu Menteri @KemenPariwisata, Widianti Putri Wardhana, hidup ini asyik jika tepat cara menjalaninya. Anda tampak makin tersiksa dengan tugas dan tanggung jawab itu. Dan kami makin putus asa menunggu kinerja dari sektor pariwisata," tulis Akbar Faizal di X pada Jumat (10/4/2026). 

Tak hanya itu, ia juga menyinggung pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara.

Menurutnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal.

"Negara butuh uang banyak yang sebenarnya sangat bisa datang dari kementerian Anda. Bukan hanya Anda anggota kabinet yang terlihat menderita oleh ketidakmampuan seperti itu," lanjutnya. 

Di akhir pernyataannya, Akbar Faizal secara tegas meminta agar Menteri Pariwisata berani mengakui kondisi tersebut, bahkan menyarankan untuk melepaskan jabatan.

"Tapi kami berharap Anda lebih jujur mengakui itu ketimbang teman-teman Anda lainnya. Lepaskan saja. Lepaskan!!” tulisnya.

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mendukung kritik tersebut. (*)