TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menyiapkan pendampingan kepada pengungsi di Kabupaten Tambrauw imbas penyerangan yang menewaskan dua tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Bamusbama.
Komnas HAM Papua sebelumnya mencatat warga tiga kampung, yakni Banfot, Salim, dan Sumbekas mengungsi ke hutan.
"Kami dalam waktu dekat turun di Tambrauw, memberi edukasi ke masyarakat agar bisa kembali ke kampung," ujar Gubernur Papua Barat Daya Elisa di Kota Sorong, Sabtu (11/4/2026).
Baca juga: Daftar 19 Buronan Kasus Pembakaran dan Penyerangan di Tambrauw, 150 Personel Brimob Dikerahkan
Ia menambahkan, dalam upaya ini pemprov mengedepankan pendekatan persuasif serta menghindari pengerahan aparat.
Selain itu berkoordinasi dengan Bupati Tambrauw bersama jajaran dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Kami dekati secara humanis, sebab kalau pengerahan aparat tentu warga sipil takut," ujar Elisa.
Menurutnya, pemprov juga akan turun ke Kabupaten Maybrat atas peristiwa kontak senjata di Kampung Sori yang menyebabkan gugurnya dua prajurit marinir.
Elisa menyebut, pada rangkaian proses ini, pemprov menyipakan bahan makanan (bama) untuk masyarakat terdampak persitwa.
Komnas HAM Papua mengungkap lima fakta terkait eskalasi pasca-penyerangan petugas medis dan warga sipil di Kabupaten Tambrauw.
Kepala Kantor Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, pihaknya memantau sejak awal terjadinya aksi penyerangan di Distrik Bamusbama.
"Kami perihatin karena masih terjadi aksi kekerasan yang mengorbankan nyawa warga sipil termasuk pekerja kemanusiaan," ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Baca juga: Kirab Salib IYD 2027 Tiba di Senopi, Bupati Tambrauw Ajak OMK Perkuat Iman
Frits menambahkan, hasil investigasi juga mendapati adanya keluhan masyarakat soal aparat yang aniaya warga sipil tak bersalah.
Pihaknya sejak awal berkomitmen agar menekan kekerasan di tanah Papua, termasuk penyiksaan pada warga sipil.
Komnas HAM juga mendapat hasil di lapangan bahwa terdapat tiga kampung yakni Banfot, Salim, dan Sumbekas, yang warganya mengungsi ke ibu kota distrik.
Selain itu terjadi eskalasi militer yang makin masif dan penempatan pos satgas di wilayah kampung tempat masyarakat sipil.
"Penempatan militer tentu membuat masyarakat setempat menjadi takut. Kami minta pemerintah dan pimpinan satgas bisa mencari jalan, agar pos ini digeser," ucap Frits.
Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath mengatakan, setelah terjadi penyerangan nakes, honorer dan warga sipil, pihaknya mengawal semua proses.
Pemerintah daerah sejak awal menginginkan pendekatan kemanusiaan, sehingga setiap hak baik korban dan warga sipil bisa di jaga.
"Kami juga buka diri ke pekerja kemanusiaan seperti Komnas HAM, supaya bisa lakukan pendekatan kemanusiaan di bawah," katanya. (tribunsorong.com/safwan ashari)
