Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto, angkat bicara terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya anggota dewan berinisial DY masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Saat dikonfirmasi TribunBengkulu.com, Dediyanto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Dediyanto menjelaskan, secara administratif dirinya tidak pernah mengajukan permohonan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dimasukkan dalam DTSEN sebagai penerima bantuan sosial.
Menurutnya, DTSEN merupakan basis data nasional yang memuat seluruh warga negara yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Baca juga: Duh, Anggota DPRD Kota Bengkulu Namanya Terdaftar Penerima Bansos Kok Bisa?
“Saya tidak pernah bersurat atau meminta agar dimasukkan ke dalam DTSEN, apalagi sebagai penerima bansos. Semua warga negara memang ada di data itu, tinggal berada di kelompok mana,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Penempatannya dalam kelompok Desil 4 tidak tepat. Seharusnya, kata dia, posisinya berada di kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, seperti Desil 9 atau 10.
Lebih lanjut, Dediyanto menegaskan bahwa sejak dulu hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun.
“Sejak menikah hingga sekarang, saya tidak pernah menerima bantuan sosial. Bahkan saya menolak bantuan tersebut karena merasa masih banyak yang lebih berhak,” tegasnya.
Klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah.
“Semakin ke sini, informasinya makin berkembang seolah-olah saya menerima bansos. Ini perlu diluruskan,” katanya.
Terkait posisinya dalam DTSEN, Dediyanto mengaku telah berupaya melakukan perbaikan data agar disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut telah menyampaikan komplain melalui sistem DTSEN. Namun, proses perbaikan data tersebut membutuhkan waktu, bahkan bisa mencapai sekitar tiga bulan.
“Perbaikan data itu ada prosesnya, tidak bisa langsung. Tapi saya sudah berusaha melalui berbagai cara agar data tersebut segera diperbaiki,” jelasnya.
Ia menambahkan, penentuan kelompok kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi pertanyaan publik terkait riwayat beasiswa, Dediyanto mengakui pernah menerima beasiswa saat masih berstatus pelajar dan mahasiswa.
Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan isu bansos yang saat ini beredar.
“Kalau beasiswa, itu memang pernah, baik dari perbankan maupun karena prestasi akademik dan organisasi saat kuliah. Istri saya juga demikian. Tapi itu tidak relevan dengan kondisi sekarang,” ungkapnya.
Dediyanto kembali menegaskan komitmennya untuk tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah karena merasa masih banyak masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Prinsip saya jelas, saya tidak akan menerima bantuan sosial karena masih ada yang lebih layak,” tutupnya.
Hal ini bermula saat seorang petugas yang mengaku berasal dari Kementerian Sosial mendatangi kediaman orang tua Dediyanto.
Dari situ, keluarga mulai menelusuri dan menemukan fakta mengejutkan bahwa namanya terdaftar sebagai penerima bansos.
Keluarga pun mengajukan penghapusan data melalui jalur resmi.
Namun, upaya tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan masalah secara permanen.
Pada tahun 2025, nama yang sama kembali muncul dalam daftar penerima.
Keluarga kembali bereaksi dengan mengajukan surat resmi ke pihak kelurahan, pada tahun 2026, kejadian serupa kembali terulang.
