Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat menangani persoalan banjir yang kerap terjadi seusai hujan deras.

Instruksi langsung dari Wali Kota Eva Dwiana ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan melalui pembersihan drainase di sejumlah titik rawan.

Pada Sabtu (11/4/2026), Tim Satgas Lapangan bersama pamong kecamatan melakukan pembersihan saluran air di Jalan Pulau Singkep, Kecamatan Sukarame hingga Tanjung Karang Timur.

Kegiatan ini difokuskan pada pengangkatan sedimen seperti lumpur, pasir, serta tanaman liar yang selama ini menyumbat aliran air.

Langkah cepat ini diambil setelah terjadinya luapan air di sejumlah lokasi akibat hujan yang mengguyur Bandar Lampung sehari sebelumnya. Pemerintah kota berupaya memastikan aktivitas warga tidak kembali terganggu oleh genangan.

Pantauan di lapangan, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, serta aparat kecamatan dan kelurahan tetap bekerja di bawah terik matahari.

Mereka membersihkan drainase dari tumpukan sampah yang menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya aliran air.

Warga setempat pun mengapresiasi gerak cepat pemerintah.

Reza, warga Sukarame, menilai respons tersebut sangat membantu masyarakat.

"Pemkot bergerak cepat, kemarin hujan ada luapan. Hari ini langsung dibersihkan supaya tidak terulang lagi," ujarnya, saat itu.

Meski demikian, ia berharap upaya ini juga diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah ke saluran air.

Sebelumnya, pada Rabu (8/4/2026), Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung juga telah melakukan perbaikan saluran air dan pembersihan sedimentasi di 18 titik.

Program ini menjadi bagian dari percepatan normalisasi sungai dan gorong-gorong, termasuk penataan bangunan di wilayah Tanjung Senang.

Eva Dwiana menegaskan, normalisasi sungai dan pembersihan sedimen akan terus menjadi prioritas pemerintah kota sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir.

"Normalisasi sungai tetap menjadi prioritas kami, terutama pembersihan sedimen tebal di setiap gorong-gorong," tegasnya.(dom)

Keluhan Masyarakat

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mengungkap sejumlah keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan drainase.

Dikatakan Asroni, masyarakat mengeluh karena diduga proyek tersebut bermasalah, baik dari sisi kualitas pengerjaan maupun dampak lingkungan pasca konstruksi.

Ia menegaskan, seluruh kerusakan yang timbul akibat proyek tersebut menjadi tanggung jawab penuh pihak rekanan atau kontraktor.

Asroni mencontohkan mulai dari penutupan lubang yang tidak rapi hingga kerusakan fasilitas milik warga akibat penggunaan alat berat. Sehingga, menurut dia, harus diperbaiki hingga tuntas.

"Rekanan wajib mengembalikan kondisi seperti semula. Jangan sampai pekerjaan ditinggalkan begitu saja dan justru merugikan masyarakat," ujarnya, Kamis (9/4).

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti laporan terkait dinding drainase yang cepat rusak bahkan jebol.

Menurut Asroni, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

Ia meminta dinas terkait untuk lebih tegas dalam memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Kalau memang tidak sesuai, harus berani ditegur. Bahkan jika perlu, dibongkar dan diperbaiki ulang," ujarnya.

Dia juga menyinggung fungsi utama pembangunan drainase sebagai solusi banjir. Namun, di lapangan justru ditemukan saluran yang tersumbat akibat sisa material bangunan yang tidak dibersihkan oleh kontraktor.

"Ini sangat disayangkan. Tujuannya untuk mengatasi banjir, tapi kalau tidak dibersihkan malah jadi sumber masalah baru," ujarnya.(dom)

( Tribunlampung.co.id )