TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menemukan sejumlah persoalan dalam pengolahan makanan bergizi gratis (MBG) saat sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Satya Haprabu Kalikotes, Sabtu (11/4/2026), usai mencuat dugaan keracunan di SMPN 1 Kalikotes.

Bupati Hamenang datang bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan langsung meninjau area dapur, ruang produksi, hingga tempat pencucian bahan baku.

Dalam peninjauan itu, ia tampak berdiri di dalam ruang produksi, menunjuk sejumlah titik yang menjadi perhatian, sementara pengelola dan petugas menyimak arahan dengan serius.

"Hari ini saya sidak di SPPG (Satya Haprabu Kalikotes) yang informasinya dari SMPN 1 Kalikotes ada beberapa siswa yang mengalami gejala keracunan," ujarnya.

Ia menyebut, temuan di lapangan sesuai dengan keluhan siswa, terutama terkait bau tidak sedap di area pengolahan.

"Di SPPG memang ternyata yang dikeluhkan siswa-siswi sama yang kita lihat di sana sama, yakni bau," katanya.

Tak hanya itu, dari informasi yang digali saat berkeliling, ada pula bahan makanan yang dinilai tidak layak.

"Temuannya ada ayam yang bulunya masih ada, baunya amis, sayurnya ada siputnya itu dari SPPG ternyata juga mengakui. Artinya berarti ada kelalaian di situ," tegasnya.

Bupati juga menyoroti kebersihan di area pencucian bahan baku menuju cold storage yang dinilai perlu diperbaiki.

"Ada bau di tempat pencucian bahan baku menuju ke cold storage. Ini yang kami minta ke depan lebih bersih lagi," ujarnya.

Usai sidak, Hamenang melanjutkan kegiatan dengan berdialog bersama guru dan pihak sekolah di SMPN 1 Kalikotes. 

Dalam suasana terbuka, ia duduk bersama para siswa dan guru, mendengarkan langsung keluhan terkait MBG.

Usai dialog tersebut, ia mengusulkan perubahan pola distribusi makanan.

"Ke depan, kalau MBG datang itu bukan siswa siswi dulu (makan), tapi bapak ibu guru dulu yang mencicipi semuanya, jangan cuma sampel," ujarnya.

Ia menegaskan, jika makanan dinilai tidak layak, maka harus langsung ditolak.

"Kalau dari guru sudah mengatakan tidak layak, ya sudah kembalikan," tegasnya.

Selain itu, Hamenang juga menyoroti lambatnya pelaporan kejadian di lapangan. Ia meminta pihak sekolah agar segera melapor jika menemukan indikasi masalah.

"Kami minta tolong pihak sekolah. Kalau ada kejadian serupa, sesegera mungkin laporan," katanya.

Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak menunggu viral di media sosial.

"Jangan sampai sudah berhari-hari hingga viral sosial media, baru kita malah justru tahunya dari luar sana," ujarnya.

Meski melakukan sidak dan evaluasi, Hamenang menegaskan kewenangan program MBG berada di pemerintah pusat.

"Semua kewenangan ada di Badan Gizi Nasional (BGN), kami hanya bisa melaporkan," katanya.

Dalam rangkaian sidak, Bupati juga terlihat berkeliling ke sejumlah ruangan seperti ruang produksi, ruang persiapan makanan, hingga gudang penyimpanan. Ia didampingi aparat dan OPD terkait, sembari memberikan catatan langsung kepada pengelola SPPG.

Ia berharap perbaikan segera dilakukan agar tujuan program tetap tercapai.

"Program pemerintah pusat ini sangat bagus untuk anak... tapi jangan sampai terjadi hal-hal semacam ini di lapangan yang justru menimbulkan kerugian bagi anak," tegasnya.

Dari informasi yang diungkap secara tertulis Kepala SMPN 1 Kalikotes Anik Ariastuti, jika kasus ini bermula dari temuan makanan tidak layak sejak 2 April 2026, seperti sayur berlendir dan ayam belum matang. 

Kondisi memburuk pada 7–8 April dengan temuan makanan berbau, terdapat belatung hingga siput.

Akibatnya, puluhan siswa dan guru mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. 

Data terbaru menyebut jumlah terdampak mencapai lebih dari 80 siswa.

Pihak sekolah akhirnya memutuskan menghentikan sementara layanan MBG selama dua minggu mulai 10 April 2026 untuk evaluasi. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)