SRIPOKU.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
Teranyar, Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo, diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan pada Jumat (10/4/2026).
Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan secara sistematis sejak awal masa jabatan Gatut.
Para pejabat yang baru dilantik diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun tanpa mencantumkan tanggal.
Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk menekan dan “menyandera” para pejabat agar tetap patuh serta memenuhi permintaan setoran uang.
“Surat itu dijadikan instrumen kontrol agar para kepala OPD tetap loyal dan memenuhi permintaan tersangka,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Aliran Dana Miliaran Rupiah
Dalam kasus ini, KPK mencatat total permintaan uang dari Gatut kepada para OPD mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Namun dari jumlah tersebut, realisasi uang yang telah diterima tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,7 miliar.
Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
KPK kini masih terus mendalami aliran dana tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik ini.
Ajudan Ikut Diamankan
Selain Gatut Sunu Wibowo, KPK juga turut mengamankan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.
Ajudan tersebut diduga memiliki peran dalam membantu proses pengumpulan uang dari para pejabat OPD.
Keduanya langsung ditahan oleh KPK pada Sabtu (11/4/2026) dini hari setelah menjalani pemeriksaan intensif.
Kasus ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi persoalan serius.
Dirangkum Tribunnews.com, berikut daftar kepala daerah era Prabowo yang terjaring OTT KPK.
