SURYA.co.id – Upaya Jusuf Kalla untuk meredakan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo justru menuai respons tak terduga dari kalangan relawan.
Alih-alih meredakan situasi, pernyataan JK yang meminta agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan ke publik malah memicu kritik tajam. Salah satu relawan, David Pajung, menilai komunikasi JK kurang tepat dalam konteks polemik yang masih sensitif.
Polemik bermula setelah JK melaporkan dugaan fitnah ke Bareskrim Polri terkait ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar.
Dalam pernyataannya, JK juga menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah asli guna mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung lama.
Namun, langkah tersebut justru memancing kritik dari relawan.
"Saya pikir begini, Pak JK sebagai mantan Wapres ini harusnya lebih bijak ya," kata David dalam program Kompas Petang, dikutip SURYA.co.id dari kanal YouTube Kompas TV.
Kritik semakin tajam ketika David menilai pernyataan JK terkesan sejalan dengan narasi yang selama ini disuarakan Roy Suryo.
"Bijak dalam arti, sebenarnya kan Pak JK merespon dari apa yang dituduhkan oleh Rismon ya sebagai salah satu tersangka yang sudah meminta maaf."
"Artinya Rismon sudah mengakui kesalahannya dan mengakui kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, enggak palsu."
Penyebutan nama Roy Suryo dinilai bukan sekadar perbandingan biasa. Figur tersebut dikenal publik sebagai sosok yang kerap melontarkan analisis kontroversial, sehingga penyamaan ini dinilai mengandung pesan politis tertentu.
Dalam pernyataannya, JK menekankan pentingnya penyelesaian polemik yang dinilai telah menghabiskan waktu dan energi banyak pihak.
"Sebenarnya kasus ini kan sudah dua tahun, tiga tahun, meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Berapa puluhan miliar uang habis untuk pengacara, atau seperti saya ini, waktu saya hilang," kata JK.
"Karena saya yakin, Pak Jokowi kan yakin punya ijazah asli, ya sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli, saya yakin itu," ujarnya.
Baca juga: Alasan Rismon Sianipar Somasi Dokter Tifa Soal Buku Jokowis White Paper Usai SP3, Ungkap Keuntungan
Di sisi lain, relawan menilai pendekatan tersebut kurang tepat karena dapat memperpanjang polemik.
"'Tunjukkan aja, tunjukkan aja'. Lho, itu harus dibalik. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan dan menunjukkan."
"Nah, [sebagai] mantan Wapres, Pak JK itu harusnya menenangkan suasana, bukan menciptakan lagi statement-statement yang seolah-olah statement-nya sama dengan Roy," tegas Davis.
Relawan juga menegaskan bahwa persoalan ijazah Jokowi kini telah berada dalam ranah hukum dan ditangani aparat.
"Nah, sekarang ijazah Pak Jokowi itu kan sudah ada di penyidik Polda Metro yang sudah diteruskan ke kejaksaan ya, disimpan sebagai barang bukti atau alat bukti nanti di dalam persidangan."
Menurut David, forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian dokumen adalah melalui proses persidangan, bukan di ruang publik.
"Ya ditunjukkan dalam momen yang punya legalitas yang sah yaitu persidangan. Sepakat aja ditunjukkan dalam persidangan, bukan ditunjukkan di luar sidang, enggak menyelesaikan masalah di luar sidang," jelasnya.
"Jadi, Pak JK harusnya meneruskan statement itu bahwa ditunjukkan dalam proses persidangan supaya ketukan palu, ketukan palu itu menandakan sebuah keabsahan, sebuah silang pendapat."
"Ya ditunjukkan dalam momen yang punya legalitas yang sah yaitu persidangan. Sepakat aja ditunjukkan dalam persidangan, bukan ditunjukkan di luar sidang, enggak menyelesaikan masalah di luar sidang," jelas David.
"Jadi, Pak JK harusnya meneruskan statement itu bahwa ditunjukkan dalam proses persidangan supaya ketukan palu, ketukan palu itu menandakan sebuah keabsahan, sebuah silang pendapat."
"Ya ditunjukkan dalam momen yang punya legalitas yang sah yaitu persidangan. Sepakat aja ditunjukkan dalam persidangan, bukan ditunjukkan di luar sidang, enggak menyelesaikan masalah di luar sidang," jelasnya.
David Pajung dikenal sebagai salah satu tokoh penting di organisasi relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) dalam kepengurusan periode 2021–2026.
Dalam struktur organisasi tersebut, David termasuk di antara para fungsionaris yang aktif menyuarakan pandangan dan sikap resmi Bara JP terhadap berbagai isu nasional.
Sebagai Waketum, David kerap menjadi juru bicara organisasi dalam menyampaikan pendapat terkait situasi politik dan pemerintahan.
Ia beberapa kali muncul di media nasional untuk memberikan tanggapan terhadap isu-isu terkini, seperti wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rencana reshuffle kabinet.
Dalam sejumlah kesempatan, David menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan menghormati hasil pemilu sebagai bentuk kedewasaan demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa konflik politik hanya akan memicu kegaduhan dan merugikan masyarakat luas.
Selain isu politik, David juga pernah menyuarakan keprihatinannya terhadap aksi kekerasan di Sigi, Sulawesi Tengah, dengan menekankan bahwa negara harus hadir memberikan rasa aman kepada rakyat.
Walau tidak banyak informasi yang tersedia mengenai latar belakang pribadi dan pendidikan David Pajung, perannya di Bara JP menunjukkan komitmennya dalam dunia organisasi dan kebangsaan.
Sosoknya dikenal tegas, komunikatif, dan konsisten dalam mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Kontroversi seputar ijazah Presiden Jokowi sebenarnya sudah lama berputar di ruang publik. Namun, setiap kali muncul, isu ini cenderung membawa aroma politik yang kental.
Dari sisi hukum dan akademik, UGM sebagai lembaga resmi telah berkali-kali menegaskan keabsahan dokumen Jokowi. Di sisi lain, pernyataan Roy Suryo terus memperpanjang polemik yang sebenarnya sudah tuntas.
Publik pun tampak lelah dengan perdebatan yang tak berujung ini. Alih-alih produktif, isu ini justru mengaburkan fokus terhadap kinerja dan kebijakan nyata pemerintahan. Mungkin sudah saatnya masyarakat beralih dari spekulasi ke substansi.
