TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa angka 116 ribu yang disebut sebagai jumlah putus sekolah di Kalimantan Barat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebelumnya data 116 ribu warga kalbar putus sekolah dikemukakan oleh Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalbar, Mahatir Muhammad.
Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa data tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan validasi (verval) lebih lanjut untuk memastikan keakuratannya.
“116 ribu itu belum tentu semuanya putus sekolah, karena data tersebut masih perlu dilakukan verifikasi ke lapangan,” ujarnya, Senin 13 April 2026.
Ia menegaskan, BPS tidak secara khusus mengeluarkan data angka putus sekolah.
Indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
“Kalau di BPS tidak ada angka putus sekolah, yang ada hanya angka partisipasi sekolah,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS Kalbar tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan capaian yang cukup tinggi pada usia 6–12 tahun sebesar 98,95 persen, serta usia 13–15 tahun sebesar 94,36 persen.
Namun, angka tersebut mengalami penurunan signifikan pada kelompok usia 16–18 tahun yang hanya mencapai 70,95 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat kelompok usia tersebut masih termasuk dalam usia sekolah menengah yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
Selain itu, beberapa wilayah seperti Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi tercatat memiliki APS usia 16–18 tahun di bawah rata-rata provinsi.
BPS menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar penduduk usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah dapat kembali mengakses pendidikan.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-67 pada 2 Mei 2026 mendatang, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kalimantan Barat menyoroti tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 116.000 orang.
Ketua PKBM Kalbar, Mahatir Muhammad, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
Ia menyebut angka putus sekolah di Kalimantan Barat tergolong tinggi dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
“Angka putus sekolah tertinggi berada di Kabupaten Ketapang, disusul Kabupaten Sambas di peringkat kedua, dan Kabupaten Sanggau di peringkat ketiga,” ungkapnya, Minggu 12 April 2026.
Mahatir menjelaskan, saat ini terdapat 202 PKBM di Kalimantan Barat yang sebenarnya siap berperan dalam menekan angka putus sekolah. Namun, pemanfaatannya belum maksimal.
“Di Kalbar tercatat ada 202 PKBM di tingkat kabupaten/kota, namun hingga saat ini baru sekitar 25 ribu warga belajar yang terlayani. Hal ini tentu membutuhkan pembinaan serta dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap PKBM tidak hanya diharapkan dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saat ini di Kalimantan Barat terdapat berbagai perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, seperti di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, bahkan proyek strategis nasional di Mempawah dan Kayong Utara"
"Kami harap ada perhatian dan kontribusi nyata,” katanya.
Selain itu, Mahatir juga mempertanyakan tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota.
“Hal ini juga menjadi janji politik saat Pilkada kemarin, terutama dalam debat kandidat. Sekarang tentu masyarakat menunggu realisasinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahatir mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan menertibkan PKBM yang tidak aktif atau bahkan fiktif di tingkat kabupaten/kota.
Langkah ini dilakukan agar program pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
