SURYA.co.id, SURABAYA – Pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya menjadi salah satu penopang utama belanja daerah pada 2025.
Untuk terus mendongkrak angka tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan pemasangan alat pemantau digital di perusahaan yang dapat mendeteksi potensi pendapatan secara langsung.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis capaian PAD Surabaya yang menembus Rp 8,320 triliun pada 2025 dapat terus meningkat.
Berdasarkan data APBD 2025, angka tersebut menempatkan Surabaya sebagai salah satu daerah dengan PAD terbesar di Indonesia.
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 11,661 triliun, kontribusi PAD mencapai sekitar 71,35 persen.
Baca juga: Pemkot Surabaya Resmi Terapkan WFH ASN Jumat per 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Sementara jika dibandingkan dengan total belanja daerah sebesar Rp 12,310 triliun, PAD Surabaya mampu menopang sekitar 67,58 persen kebutuhan belanja pemerintah kota.
Karenanya, Cak Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan Surabaya memiliki ketergantungan terhadap PAD.
Sehingga, hal ini menuntut pemerintah menjaga sistem pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan modern.
"Karena pembangunan Surabaya sangat bergantung pada PAD, maka transparansi dan kepercayaan harus dibangun. Sistem yang baik akan membuat masyarakat dan pelaku usaha percaya,” kata Eri saat dikonfirmasi di Surabaya.
Sebagai bentuk penguatan sistem tersebut, Pemkot Surabaya akan memperluas digitalisasi pemantauan pajak dan retribusi daerah.
Caranya, melalui pemasangan alat deteksi digital yang terhubung dengan server perusahaan agar potensi pendapatan tiap usaha dapat dipantau secara langsung.
Menurut Wali Kota, alat tersebut mampu memantau transaksi secara otomatis sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengawasan manual di lokasi usaha.
Sistem ini diharapkan menciptakan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kalau ada restoran atau hotel, tidak perlu petugas berdiri menunggu di tempat. Kita pasang alat digital di servernya sehingga semua bisa dipantau secara transparan dan saling percaya,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Ia menjelaskan, skema digitalisasi itu sebenarnya telah diterapkan pada sejumlah restoran besar dan hotel berbintang di Surabaya.
Hasilnya, penerimaan dari sektor pajak hotel disebut meningkat signifikan.
“Untuk restoran level 4 dan hotel bintang 5, 4, dan 3 sudah berjalan. Di akhir 2025, PAD dari sektor hotel naik sekitar Rp 100 miliar,” tandas Wali Kota dua periode tersebut.
Melihat hasil tersebut, Pemkot Surabaya berupaya memperluas penerapan sistem serupa ke lebih banyak perusahaan dan sektor usaha lain.
Tujuannya mendeteksi potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal.
Eri menegaskan, digitalisasi pengawasan pendapatan bukan hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga membangun iklim investasi yang sehat di Kota Pahlawan.
Menurutnya, sebagai kota berbasis jasa, Surabaya harus menghadirkan sistem pelayanan dan tata kelola yang modern.
“Surabaya ini kota jasa, sehingga semua investasi harus didukung sistem digital dan transparan,” tegas Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) Jawa Timur ini.
Tak hanya di sektor usaha, Pemkot Surabaya juga memperluas digitalisasi di bidang lain, salah satunya melalui sistem pembayaran parkir non-tunai.
Program tersebut akan diterapkan secara bertahap setelah proses sosialisasi kepada masyarakat selesai.
Eri menyebut digitalisasi parkir juga menjadi upaya meningkatkan transparansi pendapatan sekaligus mencegah kebocoran pada sektor parkir.
Menurutnya, optimalisasi PAD melalui berbagai inovasi digital sangat penting karena seluruh penerimaan daerah akan dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat.
“Maka PAD inilah yang dipakai untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis, sampai perbaikan rumah tidak layak huni. Ketika PAD meningkat, manfaatnya kembali ke warga Surabaya,” ujar pria asli Surabaya ini.
