TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Upaya relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terus berjalan, namun jumlah masyarakat yang telah dipindahkan masih jauh dari target.
Dari total 3.916 kepala keluarga (KK) yang tercatat menempati kawasan tersebut, baru 227 KK yang berhasil direlokasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pemerintah berkomitmen menyelesaikan relokasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini dihuni oleh ribuan warga.
Namun hingga kini, realisasi relokasi baru mencapai 633 hektare atau setara 227 KK. Artinya, masih ada 3.689 KK yang belum direlokasi dan membutuhkan solusi konkret.
Pemerintah pun telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti ke pemerintah pusat sebagai langkah lanjutan.
Untuk menampung seluruh warga, dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan baru yang sudah dipetakan, namun realisasinya masih menunggu dukungan kebijakan dari pusat.
“Kami sudah sampaikan dan surati pemerintah pusat terkait lahan pengganti ini,” ujar SF Hariyanto.
Baca juga: Warga Bawa Beras dan Bahan Lauk Pauk saat Unjuk Rasa Penolakan Relokasi Lahan TNTN
Baca juga: Respons Tuntutan Massa Aksi, Plt Gubri Tegaskan Tak Ada Pemaksaan Relokasi di TNTN
Meski proses relokasi belum sepenuhnya berjalan, pemerintah memastikan aktivitas masyarakat di kawasan TNTN tetap aman. Warga dipersilakan menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk bertani dan panen, tanpa gangguan.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi III, Siti Aisyah, menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mulai menemukan titik temu.
Baik pemerintah maupun warga disebut sama-sama menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Saya melihat ada titik temunya. Ada kemauan dari masyarakat untuk direlokasi disisi lain pemerintah juga siap untuk menyediakan lahan penggantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pertemuan ini bisa diwujudkan," katanya.
Sementara Koordinator Aksi, Wendri Putra Simbolon berharap proses relokasi dapat berjalan adil dan transparan. Ia juga mendorong adanya komunikasi langsung dengan pemerintah pusat agar penyelesaian konflik bisa dipercepat.
Dalam pertemuan itu, Wendri menegaskan agar Pemprov Riau memfasilitasi penyelesaian konflik hingga ke pemerintah pusat melalui zoom meting.
Pada kesempatan itu Ia juga menyinggung draft kesepakatan bersama antara masyarakat dan Pemprov Riau.
Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian konflik secara berkeadilan, jaminan hak hidup masyarakat atas tanah, serta upaya menjaga agar tidak terjadi konflik di lapangan.
Selain itu, masyarakat meminta pengakuan atas keberadaan mereka yang telah lama tinggal di kawasan TNTN, termasuk perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari tindakan represif aparat.
“Relokasi tidak boleh dilakukan secara paksa. Harus melalui persetujuan masyarakat dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan,” ujar Wandri dalam pertemuan itu.
Ia menambahkan, jika relokasi menjadi solusi, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi yang layak, termasuk rumah, rumah ibadah, dan lahan sawit milik warga.
“Penataan kawasan hutan jangan sampai mengorbankan hak masyarakat yang sudah lama tinggal di sana,” tegasnya.
Sebelumnya, massa memadati kawasan Jalan Sudirman sejak pagi hari. Mereka datang menggunakan truk dan mobil pikap, membawa spanduk serta menyuarakan tuntutan melalui pengeras suara. Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat di sekitar lokasi.
Dalam aksinya, massa menuntut kejelasan terkait rencana relokasi lahan yang selama ini mereka tempati. Mereka juga mendesak Pemprov Riau memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat serta mendorong adanya keputusan bersama terkait masa depan masyarakat di kawasan TNTN.
Wandri menegaskan bahwa warga menolak relokasi jika tidak disertai kepastian yang jelas dari pemerintah.
“Presiden RI harus menyelamatkan masyarakat sesuai amanat UUD 1945,” tegasnya saat berorasi.
Ia menyebut, masyarakat tetap membuka ruang dialog jika pemerintah hadir dengan solusi konkret.
“Kalau negara hadir dan memberikan bukti nyata, tentu masyarakat akan mempertimbangkan. Kami ingin melihat keseriusan pemerintah,” ujarnya.
Wandri juga menegaskan bahwa masyarakat mendukung penghijauan di TNTN, namun meminta pemerintah bersikap adil dan terbuka.
“Jangan hanya melihat ada cukong. Kami minta Presiden turun langsung memastikan kondisi di lapangan,” katanya.
( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono)
