TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK – Ratusan warga Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Lintas Minas–Perawang di Simpang Perawang–Minas, Kelurahan Minas Jaya, Senin (13/4/2026).

Aksi ini dipicu kekecewaan masyarakat karena janji perbaikan jalan oleh Pemerintah Provinsi Riau hingga kini belum terealisasi.

Padahal, komitmen tersebut sebelumnya disampaikan sejak Desember 2025 dan direncanakan mulai dikerjakan pada April 2026.

Pantauan di lokasi, masyarakat menutup jalan sehingga kendaraan menumpuk.

Antrean mengular. Aksi ini mendapat pengawalan aparat keamanan.

Koordinator lapangan aksi, Joi Vernando, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi perbaikan jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga.

“Kami hanya ingin pemerintah menepati janji. Kondisi jalan sekarang sangat menyulitkan dan membahayakan,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Siak Minta Seluruh Sekolah Baca Yasin untuk Doakan Almarhum Aqil yang Meninggal Saat Praktik

Menurut warga, kerusakan jalan semakin parah akibat tingginya lalu lintas kendaraan bertonase besar.

Saat cuaca panas, jalan dipenuhi debu tebal, sementara ketika hujan berubah menjadi kubangan lumpur dengan banyak lubang besar.

Kondisi tersebut juga kerap memicu kemacetan panjang. Apalagi saat kendaraan berat berpapasan di ruas jalan yang sempit dan rusak.

Selain menuntut perbaikan jalan, warga juga mendesak penertiban kendaraan over dimension dan over load (ODOL) yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan.

Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli Hutan dan Jalan Raya, Darbi, menilai pengawasan terhadap kendaraan bertonase berlebih masih lemah.

“Kalau tidak ada penertiban, jalan yang diperbaiki pun akan kembali rusak. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kabupaten Siak mengambil langkah tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan muatan.

Warga menegaskan tidak menolak aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti angkutan industri dan logistik. Namun, mereka meminta seluruh pihak tetap mematuhi aturan dan memperhatikan dampak terhadap infrastruktur.

Aksi berlangsung tertib, namun warga memperingatkan akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat.

Bahkan, masyarakat membuka kemungkinan menempuh jalur hukum atas dugaan pembiaran terhadap kerusakan jalan yang terus terjadi.

( Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)