TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel didesak segera menuntaskan sisa utang proyek fisik yang hingga kini masih mengganjal.
Nilainya tidak kecil, mencapai sekitar Rp46 miliar dan berpotensi memengaruhi kepercayaan rekanan.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, dalam rapat lanjutan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut digelar bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel di Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (13/4/2026).
Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, total utang proyek Pemprov Sulsel dari tahun-tahun sebelumnya sempat mencapai Rp368 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp271 miliar telah diselesaikan hingga akhir 2023.
“Artinya masih tersisa Rp94 miliar di 2024. Dan hari ini kami dengar sudah dibayar Rp48 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp46 miliar,” jelasnya.
Baca juga: Lahan 52 Hektare di Manggala Inkrah, Pemprov Sulsel Segera Urus Pembukaan Blokir di BPN
Ia menegaskan, penyelesaian sisa utang tersebut harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi administrasi maupun hubungan dengan pihak ketiga.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya denda keterlambatan, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan rekanan terhadap Pemprov Sulsel,” tegas Sadar.
Menurutnya, kepercayaan rekanan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan proyek-proyek pembangunan di daerah.
Jika hal tersebut terganggu, maka pelaksanaan program infrastruktur ke depan berpotensi ikut terhambat.
Selain persoalan utang, Sadar juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan proyek multiyears (MYC) 2025–2027.
Ia menyebut lonjakan harga material dan bahan bakar telah melampaui asumsi awal dalam kontrak proyek.
Harga aspal, misalnya, mengalami kenaikan signifikan dari kisaran 360 dolar Amerika Serikat menjadi sekitar 700 dolar.
Sementara itu, harga BBM industri juga melonjak dari sekitar Rp19 ribu menjadi Rp30 ribu per liter.
“Kenaikannya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 sampai 80 persen dari harga awal. Ini tentu menjadi beban berat bagi rekanan di lapangan,” ujarnya.
Ia pun meminta DBMBK Sulsel mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan penerapan skema penyesuaian harga atau eskalasi, agar proyek tetap berjalan tanpa merugikan pihak kontraktor.
Di sisi lain, Sadar turut mengkritik kondisi laboratorium pengujian milik Bina Marga di kawasan Baddoka, Makassar.
Ia menilai fasilitas tersebut masih berfungsi, namun peralatannya sudah cukup tua dan kurang optimal.
“Seringkali rekanan justru melakukan pengujian di luar daerah seperti Bandung atau Surabaya. Padahal kita punya fasilitas sendiri di sini. Ini harus diperkuat,” katanya.
Legislator dari daerah pemilihan Sulsel VI yang meliputi Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare itu mendorong adanya pembenahan serta pengadaan alat baru agar laboratorium tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menilai perbaikan tersebut penting untuk mendorong kualitas pembangunan infrastruktur di Sulsel. Di sisi lain, hal itu juga diharapkan menjaga kepercayaan publik dan rekanan.(*)
