BATAM, TRIBUNBATAM.id - Program pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan hingga Rp20 juta yang digagas Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum berjalan optimal.

Meski diminati ratusan pelaku usaha, realisasi pencairan masih sangat minim. Dari total 1.105 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengajukan pinjaman sejak Desember 2025, hanya 19 yang berhasil lolos hingga tahap pencairan dana.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam, Salim, mengatakan program tersebut tetap dilanjutkan.

Pemko Batam kini berupaya memperluas akses pembiayaan dengan menggandeng lebih banyak perbankan.

“Program ini tetap berjalan. Kami sudah menggelar rapat dan mengundang Bank Riau Kepri (BRK) untuk ikut berpartisipasi,” kata Salim, Senin (13/4/2026).

Ia melanjutkan, BRK menunjukkan respons positif dan memiliki pengalaman menjalankan program serupa di tingkat provinsi, dengan plafon pinjaman mencapai Rp40 juta.

“Kalau di Batam saat ini maksimal Rp20 juta. Dengan pengalaman BRK, kita harapkan jangkauan layanan bisa lebih luas hingga ke tingkat kecamatan,” tuturnya.

Saat ini, Pemko Batam tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal kerja sama dengan BRK. Jika tidak ada kendala, program kolaborasi tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Mei 2026.

Selain BRK, sejumlah bank lain seperti BTN, Mandiri, BRI, dan BJB juga telah diajak berkolaborasi. Salim menegaskan, pihaknya terbuka bagi seluruh perbankan yang ingin mendukung pembiayaan UMKM.

“Tahun lalu memang baru BTN yang siap. Sekarang mulai ada ketertarikan dari bank lain, ini tentu peluang baik bagi pelaku usaha,” kata Salim.

Di balik tingginya minat, banyak pengajuan justru gugur pada tahap awal. Dari 1.105 pendaftar, sebanyak 456 UMKM langsung tidak lolos verifikasi administrasi.

Faktor utama penghambat adalah riwayat kredit pemohon yang bermasalah, yang terdeteksi melalui sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dikenal dengan BI Checking.

“Banyak yang masih memiliki tunggakan pinjaman di bank lain. Itu otomatis menjadi kendala,” ungkap Salim.

Dari sisa pendaftar, hanya 285 UMKM yang bisa diproses lebih lanjut. Namun, pada akhirnya hanya 19 pelaku usaha yang benar-benar memenuhi syarat hingga pencairan.

Selain persoalan kredit, kendala lain juga muncul dari permintaan pinjaman yang melebihi batas plafon program.

“Ada yang mengajukan di atas Rp20 juta, itu tidak bisa kami akomodir karena sudah ada ketentuannya,” kata Salim.

Sebelumnya Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyoroti rendahnya serapan program tersebut.

Amsakar mengatakan sesuai laporan dari Diskum, kendala utama bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada kondisi pelaku usaha.

“Ini data lama yang masih tersimpan, sehingga pengajuan terganjal BI Checking,” kata Amsakar.

Amsakar meminta Diskum untuk mencari formulasi, agar program ini bisa lebih terserap dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM.

Selain itu, Amsakar juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari perbaikan administrasi, legalitas usaha, hingga edukasi keuangan.

“UMKM harus didampingi, jangan dilepas begitu saja. Mulai dari perizinan sampai kesiapan administrasi harus dibantu,” kata Amsakar. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)