TRIBUN-BALI.COM - Warga Banjar Lingga Bumi, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung menaruh sampahnya di seputaran banjar menuai sorotan di media sosial. Dalam sebuah video tampak sampah yang belum dipilah ditumpuk oleh sejumlah warga.

Informasi yang dihimpun Tribun Bali, Senin (13/4), tumpukan sampah tersebut kabarnya merupakan sampah yang tidak diangkut oleh jasa pengangkut sampah sejak bulan Maret. Sehingga warga di Banjar Lingga Bumi kebingungan membuang sampah.

Kepala Lingkungan (Kaling) Banjar Lingga Bumi, Dalung Nyoman Partawan yang dikonfirmasi tidak menampik hal itu. Pihaknya mengaku sampah tersebut merupakan sampah yang tidak diangkut oleh jasa pemilah sampah di Maret lalu. 

Dengan kondisi tersebut, pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak desa dalam pengangkutan sampah. Pihak desa katanya langsung melakukan pengangkutan sampah dan meminta agar menaruh sampah di seputaran banjar. “Iya kita kumpulkan sampah yang sebelumnya itu di seputaran banjar. Agar gampang proses pengangkutan yang dilakukan pihak desa,” ujarnya.

Baca juga: SAMPAH Organik di Denpasar Membeludak, TPST & TPS3R Mulai Overload, Hasil Cacahan Juga Menumpuk!

Baca juga: KRISIS Sampah di Bali, Koster Satukan Kekuatan, PSEL Denpasar Raya Harapan Baru Pulau Dewata!

Mengingat wilayah Banjar Lingga Bumi cukup luas, ada beberapa sampah dari blok tertentu yang belum bisa diangkut yakni 5 blok. Sehingga sempat terlihat menumpuk di seputaran banjar hingga ramai di media sosial. 

“Sampah itu sudah dibersihkan oleh pengangkut sampah di BUMDes Dalung. Bahkan kini kami sudah menggencarkan pemilahan sampah ke warga agar sampah mereka dipilah,” jelasnya.

Saat ini pada bulan April, masyarakat mulai melakukan pemilahan. Menurutnya tidak ada lagi warga yang menaruh sampah di depan rumahnya apalagi membuang.

“Warga juga takut membuang sembarangan agar tidak terkesan jadi TPS (Tempat Penampungan Sementara) liar. Sebenarnya kami sudah memiliki tong edan, di banjar sudah ada teba modern. Namun kebiasaan masyarakat perlu memang diubah, mengingat sebelumnya ada jasa pengangkut sampah,” bebernya.

Disinggung mengenai penanganan sampah saat ini, Partawan menyebutkan masyarakat sudah mulai melakukan pemilahan. 

Khusus sampah non-organik yang mengandung nilai jual sudah dijual ke bank sampah. Sementara di desa juga ada pengolahan yang dikelola oleh BUMDes. “Pihak DLHK juga akan memberikan jadwal untuk pengangkutan sampah. Dengan syarat sampah harus dipilah,” jelasnya.

Dijelaskan, saat ini masyarakat sudah sadar dan sedikit yang mengeluarkan sampah. Terkait pemilahan sampah, dirinya terus melakukan sosialisasi. Setiap kegiatan lingkungan termasuk kegiatan PKK juga dilakukan sosialisasi. “Sekarang lingkungan kami sudah tidak ada sampah yang ramai di media sosial itu. Bisa dicek langsung dan warga sudah mulai tertib,” jelasnya.

Sementara itu, di Kota Denpasar marak terjadi pemabakaran sampah. Selain itu, muncul titik TPS liar dengan memanfaatkan lahan kosong. Masyarakat juga ada yang membuang sampah ke sungai hingga menumpuk sampah berbungkus plastik kresek di pinggir jalan dan depan gang.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan pihaknya akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut akan dipetakan apa permasalahannya dan dilakukan penyelesaian.

“Sehingga penumpukan-penumpukan sampah di jalan-jalan protokol, kemudian pembakaran sampah-sampah yang ada di ruang-ruang publik itu mungkin bisa kita tekan,” paparnya, Senin (13/4).

Terkait permasalahan sampah organik, Pemkot melakukan pembagian komposter bag melalui desa dan lurah yang ada di Denpasar. Dengan pembagian komposter bag ini, diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah sampah organik di tingkat rumah tangga.

Di sisi lain, Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar mengambil langkah preventif guna mencegah aksi pembakaran sampah di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penguatan pararem pengelolaan sampah berbasis sumber dalam mengedukasi krama (warga) agar mengolah limbah rumah tangga maupun sampah upakara secara mandiri.

Ketua MDA Kota Denpasar, Jero I Ketut Wisna menjelaskan, terkait maraknya pembakaran sampah imbas larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung, pihaknya mengarahkan kembali sesuai pararem. 

“Pararem-nya dari dari desa adat, ya kami dari majelis sudah menurunkan pararem turun ke desa adat, turun ke banjar, turun ke krama seperti itu. Justru kami sudah mengarahkan pemilahan-pemilahan,” kata Jero Wisna, Senin (13/4). 

“Harapan kami dari majelis, hal tersebut lebih mengutamakan ke pemilahan, kemudian pencacahan, khususnya di organik itu menjadi pupuk, kemudian hal-hal yang lain, plastik bisa di-recycle atau diberikan ke bank sampah,” katanya.

Jero Wisna mengungkapkan aturan ini sebenarnya telah diterbitkan sejak tahun 2021. Pararem tersebut mengatur secara detail mekanisme pengelolaan sampah mulai dari tingkat keluarga, banjar, hingga desa adat se-Kota Denpasar. 

“Jauh-jauh hari, sejak tahun 2021, kami bersama desa adat se-Kota Denpasar sudah mengeluarkan pararem pengelolaan sampah berbasis sumber. Kami sudah mendahului untuk membantu Pemerintah Kota dalam menangani sampah,” ujar Jero Wisna.

Dalam implementasinya, MDA menekankan pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diarahkan untuk dicacah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik seperti plastik didorong untuk disalurkan ke bank sampah agar bisa didaur ulang. 

Khusus sampah upakara, Jero Wisna menegaskan adanya aturan saat ke pura seperti, dilarang membawa tas plastik sekali pakai untuk tempat banten. Kemudian sisa upakara wajib dibawa pulang masing-masing pemedek untuk dikelola secara mandiri atau dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Hal itu pun terus disosialisasikan, pada setiap pertemuan dan kegiatan desa adat.

“Setiap desa adat kami wajibkan untuk mengelola sampah upakara agar tuntas di wilayah masing-masing, baik di tingkat desa maupun banjar. Ini sudah kami lakukan sebelum masalah sampah marak seperti sekarang,” tambahnya.

Penyediaan fasilitas teba modern juga terus digenjot di wawidangan desa adat dan pura. Meski saat ini ketersediaannya masih diprioritaskan pada titik-titik skala prioritas seperti jalur utama atau area Jaba Pura, Jero Wisna menyebut telah tumbuhnya kesadaran mandiri di masyarakat.

“Sekarang banyak masyarakat yang membuat teba modern secara mandiri. Kami berharap bantuan dari Pemerintah Kota terus mengalir agar fasilitas ini semakin merata,” tutupnya. (gus/sup)