TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang pertaruhan di balik keputusan operasi militer pembebasan sandera di Somalia saat kepemimpinannya.
SBY mengaku siap menanggung risiko kehilangan jabatan politik demi menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditawan perompak.
Baca juga: Mengenang 45 Tahun Pembajakan Pesawat Garuda DC-9 Woyla: 4 Hari Terasa di Neraka
Langkah itu diambil setelah melalui kalkulasi matang untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan anak buah kapal yang disandera.
SBY menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan ujian kepemimpinan yang sangat krusial.
"Singkat kata, berhasil, saya mengambil risiko. Itu bisa gagal. Kalau gagal, karier politik saya finish," ujar SBY dalam diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa jarak yang sangat jauh antara Indonesia dan Somalia menjadi tantangan teknis tersendiri dalam operasi militer tersebut.
Bahkan, SBY membandingkan jarak operasi ini lebih jauh daripada konflik sejarah di Inggris.
"Dan itu selama sekian bulan karena jauh sekali dari Indonesia ke Somalia, lebih jauh dibandingkan London ke Falkland atau Malvinas. Tapi kita bisa," lanjutnya.
SBY memastikan Indonesia tetap mematuhi hukum internasional dan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi model bagi dunia dalam menangani krisis penyanderaan tanpa melanggar prosedur internasional.
"Tapi saya mengkalkulasikan, ini kedaulatan kita harus kita jaga, harus kita selamatkan warga negara kita, kita selamatkan kapal kita," tegas SBY.
SBY juga menyatakan rasa bangganya terhadap profesionalisme prajurit TNI yang menjalankan tugas berat tersebut.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari ketaatan terhadap amanah konstitusi.
"Saya bangga dengan TNI yang melaksanakan tugas waktu itu karena profesional dan menjalankan amanah konstitusi," pungkasnya.
Kasus penyanderaan WNI di Somalia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi sekitar tahun 2011.
Saat itu sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dibajak oleh perompak Somalia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu melakukan negosiasi intensif untuk membebaskan para sandera.
Diplomasi & Negosiasi: Pemerintah menekankan jalur diplomasi, bekerja sama dengan otoritas internasional dan pemilik kapal.
Perlindungan WNI: Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana negara harus melindungi warga negaranya di luar negeri, terutama yang bekerja di sektor berisiko tinggi seperti pelayaran.
Tantangan: Negosiasi dengan perompak Somalia sangat sulit karena mereka sering menuntut tebusan besar.
Pemerintah Indonesia tidak secara langsung membayar tebusan, melainkan mendorong pemilik kapal untuk menyelesaikan masalah sesuai hukum internasional.
Kesadaran Risiko: Kasus ini menyoroti tingginya risiko bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing di wilayah rawan konflik.
Kebijakan Perlindungan WNI: Pemerintah memperkuat mekanisme perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pembentukan Direktorat Perlindungan WNI di Kemlu.
Kerja Sama Internasional: Indonesia semakin aktif dalam kerja sama internasional untuk memerangi pembajakan laut, termasuk melalui forum IMO (International Maritime Organization).
