Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Masyarakat Papua Pegunungan masih bergulat dengan kenyataan yang tidak mudah. Untuk transportasi udara dan darat dengan harga yang tinggi karena harga BBM yang tinggi, pesawat kecil sering kali menjadi satu-satunya pilihan. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan pelayanan publik belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat.

Di tengah kondisi itu, Ketua DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, menyampaikan harapan yang sederhana namun mendasar, agar negara tidak lupa pada mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan. Baginya, dana Otonomi Khusus (Otsus) bukan sekadar kebijakan, melainkan urat nadi pembangunan di tanah pegunungan.

“Papua Pegunungan tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” ujarnya Rabu, (15/04/2026), melalui sambungan telepon yang sesekali terputus oleh keterbatasan jaringan.

Ucapan itu bukan tanpa alasan. Di daerah yang sulit dijangkau, setiap program pembangunan membutuhkan biaya berlipat. Apa yang di Jawa bisa dibangun dengan akses jalan darat, di sini harus ditempuh lewat udara. Setiap material, setiap tenaga, datang dengan harga yang jauh lebih mahal.

Bagi masyarakat di pegunungan Papua, Otsus adalah simbol kehadiran negara. Ia adalah janji bahwa pembangunan tidak hanya milik kota-kota besar, tetapi juga milik mereka yang tinggal di kampung-kampung terpencil. Ketika alokasi dana itu tersendat atau dirasa belum memadai, yang muncul bukan sekadar keluhan, melainkan kegelisahan akan masa depan.

“Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, serta Menteri Keuangan agar segera mengembalikan dana Otsus kepada enam provinsi di Papua. Khusus Papua Pegunungan, kondisi kami tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” ujarnya.

Asis Lani pun berharap perhatian pemerintah pusat dapat kembali diperkuat. Ia menaruh harapan kepada para pemimpin nasional, termasuk Muhaimin Iskandar, agar turut memperjuangkan kebutuhan Papua Pegunungan di tingkat kebijakan.

Di sisi lain, masyarakat tidak menuntut lebih dari yang sewajarnya. Mereka hanya ingin merasakan apa yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yaitu akses, pelayanan dan pembangunan yang adil.

Menurutnya, keterbatasan perhatian dan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Ia bahkan mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat Papua
Pegunungan harus didengar secara serius agar tidak berkembang menjadi tuntutan yang lebih besar.

“Penambahan dana khusus bagi Provinsi Papua Pegunungan adalah harga mati. Ini demi pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua,” tegasnya.

Musyawarah Cabang Seri 8 PKB di Papua Pegunungan beberapa hari lalu, menjadi lebih dari sekadar agenda politik. Ia menjadi ruang di mana suara-suara dari daerah disatukan, suara yang lahir dari realitas
sehari-hari, dari jalan yang belum terbuka, dari sekolah yang masih terbatas, dan dari harapan yang terus dijaga.

Di tanah pegunungan ini, keadilan bukan sekadar konsep. Ia adalah sesuatu yang ditunggu, diperjuangkan, dan diyakini akan datang suatu hari nanti karena berbicara Otsus adalah hak orang Papua yang wajib
diberikan sebagai bentuk kehadiran negara, keberpihakan  dan pemberdayaan.(*)