Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo
MALTENG, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (14/4/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri rapat penyusunan standar operasional prosedur pemutakhiran data pemilih di wilayah kepulauan yang diprakarsai Divisi Data dan Informasi KPU RI.
Berpusat di Hotel Lelemuku, Kota Masohi, rapat tersebut dipimpin oleh Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Bety Epsilon Idroos, dan diikuti jajaran Kepala Divisi (Kadiv) Data dan Informasi KPU Provinsi se-Indonesia.
Kehadiran KPU dan Bawaslu RI di Kabupaten Maluku Tengah didampingi oleh Ketua KPU Maluku dan jajaran, Ketua Bawaslu Maluku dan jajaran.
Mereka disambut oleh Ketua KPU Maluku Tengah dan jajaran, serta Ketua Bawaslu Maluku Tengah dan jajaran.
Baca juga: Kapolsek Nusaniwe Mangente Sekolah, Tekan Disiplin dan Anti Tawuran Pelajar di Ambon
Baca juga: Cegah Gangguan Kamtibmas, 11,3 Liter Sopi Disita Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara
Kepada awak media, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang mana diperhadapkan dengan tantangan wilayah kepulauan salah satunya di Kabupaten Maluku Tengah.
"Dimana ada tantangan di daerah kepulauan yang tentu berbeda dengan daerah kontinen daratan. Maluku Tengah salah satu daerah kepulauan," ujar Afifuddin.
Maka di kesempatan tersebut menjadi refleksi terkait standar prosedur untuk pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) di daerah-daerah kepulauan.
"Meski prosesnya (pemilihan) masih agak lama ini bagian dari persiapan kita untuk memastikan data pemilih kita," ujar Ketua KPU RI itu.
Dengan kesiapan standar operasional prosedur pemutakhiran data wilayah kepulauan, Mochammad Afifuddin menargetkan agar kedepan pemilihan semakin baik, akurat, dan menyasar masyarakat di daerah terjauh, daerah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
"Apa-apa yang mungkin bisa disinergikan dengan Pemda, di tengah-tengah tantangan cuaca, transportasi karena itu kita mapping agar ada jalan keluar," tukasnya.
Dikonfirmasi soal kebijakan khusus di daerah kepulauan Maluku Tengah, Ketua KPU RI itu tidak mendetail lantaran masih dalam proses pembahasan.
"Masih dibahas dan sementara jalan, setelah ini barulah diketahui kebijakannya," pungkas Mochamad Afifuddin. (*)
