TRIBUNTRENDS.COM - Mahfud MD ikut berkomentar soal anggaran fantastis Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan ramai diperbincangkan.
BGN sedang banyak mengeluarkan anggaran untuk membeli sejumlah barang dan membayar jasa dengan total mencengangkan.
Mulai dari motor listrik MBG, laptop, hingga pengadaan kaos kaki disebut-sebut mencapai Rp 1 triliun.
Untuk anggaran pengadaan kaos kaki disebut mencapai Rp 6,9 miliar.
Harga kaos kaki diperkirakan Rp 100 ribu per pasangnya.
Mereka akan membeli kaos kaki sejumlah 17 ribu pasang.
Terkait anggaran BGN soal pengadaan kaos kaki, Mahfud MD memberikan sindirannya.
Baca juga: Bantah Capai Rp 1 T, BGN Sebut Anggaran Motor MBG Rp 897 M, Sisanya Dikembalikan: untuk Operasional
Menurut Mahfud MD, BGN melakukan pemborosan.
Ia sendiri hanya membeli kaos kaki seharga Rp 100 irbu untuk tiga pasang.
Mahfud MD bahkan menyarankan BGN untuk membeli kaos kaki melalui e-commerce agar mendapatkan harga lebih murah.
Mahfud MD pun mempertanyakan untuk apa BGN membeli kaos kaki dengan harga yang cukup mahal.
“Ini kaos kaki, 1 Rp100 ribu dan itu untuk siapa dan untuk apa, gitu kan? Kok sampai segitu? Orang diperhatikan kaos kakinya, apa ndak beli sendiri aja?” tanyanya.
Selain kaos kaki, Mahfud MD juga menyoroti pemborosan lain yang dilakukan oleh BGN.
Mulai dari pengadaan motor listrik MBG hingga laptop.
Baca juga: Polemik Anggaran Pengadaan Motor Listrik, Laptop, hingga Sewa Jasa EO, BGN: Tidak Ada Pemborosan
Meski banyak kritik kepada BGN, Mahfud MD menilai program MBG banyak disenangi rakyat.
Ketika mengunjungi berbagai daerah, banyak yang mendukung dilanjutkannya program MBG.
Mahfud MD pun mendukung program MBG lanjut kalau memang banyak yang senang.
“Bahwa itu (program MBG) rakyat senang dan harus diteruskan, kita dukung meskipun itu untuk keperluan dukungan Pilpres kalau Pak Prabowo mau ikut lagi. Kita tidak apa-apa, memang haknya orang yang menang untuk membuat program yang disenangi,” pungkasnya.
Isu mengenai pengadaan kebutuhan operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Perhatian masyarakat tersedot setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menyebut adanya anggaran hingga Rp4 triliun untuk pembelian berbagai perlengkapan, mulai dari alat dapur dan makan, hingga laptop dan kaos kaki.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi.
Ia mengakui bahwa pengadaan memang dilakukan, namun menegaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurutnya, setiap proses pengadaan telah dirancang secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
Tidak ada pembelian dalam jumlah besar seperti yang ramai diperbincangkan.
Baca juga: Proyek Triliunan MBG: Rahasia di Balik Sunyinya Showroom, Pria Seragam Loreng, Karyawan Comotan
"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," tegas Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, jumlah laptop yang diadakan di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh dari angka yang beredar di publik.
“Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tutur dia.
Tak hanya soal laptop, isu mengenai pengadaan kaos kaki juga ikut disorot.
Menanggapi hal ini, Dadan meluruskan bahwa kaos kaki tersebut bukan bagian dari pengadaan BGN.
Ia menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang pelaksanaannya berada di bawah Universitas Pertahanan.
Dengan penjelasan ini, BGN menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menyebut, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan.
"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," ujarnya.
Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," sebut Dadan.
Dadan memastikan pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait, sehingga seluruh pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci, pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.
Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Menurutnya, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan SPPG, tidak ada pemborosan anggaran.
"Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga diawasi undang-undang," kata dia.
Ia berharap, masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Pengamat Pertanyakan Kejelasan Anggaran Sewa EO oleh BGN, Harusnya Berhemat: Bagaimana Pemilihannya?
Dadan Hindayana mengklarifikasi pembelian kaus kaki yang disebut masuk dalam pengadaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan mengatakan, BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Kaus kaki itu menurut dia merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
"Untuk kaus kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," kata Dadan.
Dadan menuturkan, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema tersebut, kata Dadan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan dilakukan oleh pihak Unhan.
"Jadi, perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," tutur dia.
(TribunTrends/Ninda/Tribunnews/Rina Ayu)
