BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD hingga Maret 2026, Rabu (15/4/2026), di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, hingga lurah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Turut mendampingi Wali Kota Pangkalpinang, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mie Go.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin yang akrab disapa Prof. Udin, mengatakan evaluasi kinerja OPD menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memastikan capaian program berjalan sesuai target.

"Ini sudah menjadi rutinitas tiap bulan kita evaluasi, karena kita harus tahu kinerja OPD, baik kinerja kegiatan, keuangan, maupun fisik. Semua harus kita evaluasi, termasuk realisasi fisik dan kegiatan," ujar Saparudin kepada awak media usai rapat, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi kali ini mencakup realisasi kinerja selama tiga bulan pertama tahun anggaran 2026, yakni Januari hingga Maret. Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat sejumlah OPD yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi capaian tersebut, di antaranya faktor libur panjang selama Ramadan dan Idulfitri, serta persoalan administratif di internal OPD.

"Misalnya terkait kelengkapan administrasi seperti evidence atau bukti yang kurang, kemudian ada juga persoalan penagihan ke Bakeuda yang belum lengkap dokumennya. Hal-hal seperti ini yang menjadi kendala," jelasnya.

Saparudin menegaskan, pembahasan dalam rapat dilakukan secara rinci hingga menyentuh aspek teknis, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara tepat.

"Memang kita bahas secara detail, tidak bisa hanya secara global. Harus menyentuh hal-hal teknis supaya persoalan bisa diselesaikan," tegasnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya keterbukaan OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, konsep pemerintahan saat ini harus bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

"Kita harapkan OPD terbuka kepada masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya kita harus bersama masyarakat, mengajak dan memfasilitasi mereka untuk ikut membangun daerah," ucapnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)