TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Surabaya, Selasa (14/4/2026). Forum ini dinilai strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati hadir langsung dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional. Kegiatan ini juga menjadi ruang sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang semakin presisi dan berbasis data. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor harus diperkuat untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan.
"Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata Khofifah dalam keterangan tertulis.
Baca juga: PG Ngadiredjo Target Giling 11 Juta Kuintal, Perkuat Sinergi dengan Petani Tebu
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus tetap sejalan dengan agenda prioritas nasional.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati atau yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Ia memastikan seluruh program prioritas Kota Kediri telah diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur.
"Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyinergikan program pembangunan. Alhamdulillah, program prioritas Kota Kediri selalu kami selaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur dan nasional. Sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," terangnya.
Penandatanganan ini melibatkan perwakilan pemerintah pusat, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, pemuda, perwakilan anak, kelompok disabilitas hingga dunia usaha.
Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif.
Selain kepala daerah, forum ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting seperti Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Ribka Haluk, hingga jajaran Forkopimda Jawa Timur.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum krusial dalam merancang pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.
(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)
