Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Polemik terjadi di organisasi basket di Jawa Barat. Ketua terpilih DPD PERBASI Jawa Barat, Epriyanto, akan menempuh jalur hukum, jika penolakannya soal musyawarah daerah ulang dan pembentukan caretaker tak ditanggapi.

Diketahui dinamika organisasi basket Jawa Barat memanas setelahnya Epriayanto terpilih secara aklamasi. Terlebih setelah terbit surat dari DPP PERBASI pertanggal 10 April yang berisi arahan pelaksanaan musda ulang serta pembentukan caretaker.

Epriyanto mengungkapkan pentingnya transparansi dalam menyikapi situasi tersebut. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aksi Penyelamatan Berujung Petaka, 6 Warga di Banjaran Hanyut

“Forum ini kami buka seluas-luasnya agar tidak ada ruang spekulasi. Semua harus terang, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Epriyanto, di Dago, Rabu (15/4/2026).

Menurut Epriyanti, setiap kebijakan dalam organisasi harus berpijak pada aturan yang jelas. Menurutnya, keputusan pembentukan caretaker dinilai terburu-buru.

Epriyanto mengaku telah melayangkan surat resmi penolakan terhadap keputusan tersebut, termasuk rencana musda ulang.

“Sebagai ketua terpilih, saya sudah menyampaikan penolakan terhadap caretaker dan juga permintaan musda ulang,” ujar dia.

Menurut Epriyanto, caretaker bahkan telah ditetapkan melalui surat keputusan dan dijadwalkan segera menggelar rapat dengan pengurus cabang yang memiliki hak suara.

Langkah tersebut terkesan dipaksakan dan terburu-buru dan berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan yang matang.

“Semua dilakukan sangat cepat, sehingga ruang untuk berpikir secara komprehensif menjadi terbatas,” katanya.

Baca juga: Dinas Perhubungan Kota Bandung Usulkan Juru Parkir Terdampak Proyek Bekerja di BRT

Epriyanto akan menempuh jalur hukum apabila dalam waktu tujuh hari keberatannya tidak diakomodasi.

“Kalau penolakan ini tidak diterima, tentu saya akan membawa persoalan ini ke arbitrase keolahragaan,” tuturnya.

Walau ada polemik, Epriyanto menegaskan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tetap berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, seluruh tahapan, mulai petugas yang nanti akan bertugas, sudah ditetapkan. Bahkan verifikasi keabsahan atlet, dan tahapan lainnya telah selesai.

"Sehingga pelaksanannya dan pertandingan nanti tidak akan terdampak, dan bisa berjalan sesuai rencana," ucapnya. (*)