SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Penetapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuai keprihatinan dari berbagai pihak.
Mantan Ketua Ombudsman RI periode 2016–2020, Amzulian Rifai, PhD, menyampaikan rasa prihatin atas kasus yang menjerat pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
“Sebagai lembaga strategis yang berperan dalam pencegahan maladministrasi, Ombudsman kini justru menjadi sorotan akibat dugaan perilaku korup di dalamnya,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini menilai, kasus tersebut berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik yang selama ini dibangun dengan susah payah.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya standar operasional prosedur (SOP) di internal Ombudsman yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.
“Ini mengindikasikan SOP tidak dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Meski demikian, Amzulian tetap mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan meminta semua pihak menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Kita tetap harus berpraduga tidak bersalah dan mempercayakan proses ini kepada kejaksaan untuk berjalan profesional,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Menurut penjelasan penyidik, kasus ini bermula dari kerja sama antara Hery dengan sebuah perusahaan berinisial PT TSHI terkait permasalahan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam proses tersebut, Hery diduga menerima uang sekitar Rp1,5 miliar untuk memengaruhi kebijakan.
Atas perbuatannya, Hery disangkakan melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi. Ia juga telah ditahan oleh penyidik selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung.
Penetapan ini menjadi sorotan karena Hery Susanto baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 dan disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026.
Kasus ini menambah daftar perhatian publik terhadap integritas lembaga negara, khususnya yang memiliki peran dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
