BANGKAPOS.COM--Ancaman kemarau panjang tahun 2026 mulai menghantui para petani di Desa Rias, Kecamatan Toboali.
Kondisi ini diperparah oleh sistem irigasi yang tidak optimal, sehingga pasokan air ke lahan persawahan semakin terbatas dan memicu kekhawatiran gagal panen.
Ketua Kelompok Tani Marsudi Tani 3, Wahidman, mengungkapkan bahwa debit air di saluran irigasi terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Bahkan, ketinggian air kini hanya mencapai sekitar betis orang dewasa, jauh dari cukup untuk mengairi lahan secara maksimal.
“Kami was-was terancam gagal panen pada musim tanam 2026 ini akibat kemarau panjang,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ironisnya, di Bendungan Pumpung, air justru mengalir deras namun tidak dimanfaatkan untuk pertanian.
Air tersebut langsung terbuang ke laut karena kondisi tanggul bendungan yang terlalu rendah, sehingga tidak mampu menahan aliran air untuk dialirkan ke saluran irigasi.
Kondisi ini membuat petani hanya bisa menyaksikan sumber air yang melimpah terbuang percuma, sementara sawah mereka kekurangan pasokan air.
Permasalahan tersebut bahkan sudah terjadi sejak 2024, namun hingga kini belum mendapatkan penanganan maksimal.
Di sepanjang saluran irigasi menuju lahan pertanian, terlihat jelas tanda-tanda kekeringan.
Sebagian saluran mengering, sementara bagian lain tergenang tanpa aliran yang jelas. Distribusi air pun menjadi tidak merata.
Saat ini, sekitar 500 hektare lahan sawah bergantung pada pasokan air yang semakin tidak menentu.
Meskipun belum ada lahan yang benar-benar kering, kondisi air yang hanya membasahi permukaan tanah menjadi peringatan dini akan potensi kekeringan yang lebih parah.
Jika kondisi ini terus berlanjut, produksi padi dipastikan akan menurun. Padahal pada musim panen sebelumnya, petani mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton per hektare.
“Kalau kekurangan air, produksi padi pasti berkurang dan petani akan menghadapi banyak kendala,” tambah Wahidman.
Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mengatasi persoalan ini.
Mereka sempat mencoba meninggikan tanggul bendungan menggunakan karung berisi pasir, namun upaya tersebut gagal karena tidak mampu menahan derasnya arus air.
Di sisi lain, petani sebenarnya ingin membangun tanggul permanen sebagai solusi jangka panjang.
Namun rencana tersebut terkendala karena bendungan merupakan aset negara, sehingga mereka khawatir melanggar aturan.
Harapan kini tertuju kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. Petani meminta adanya perbaikan sistem irigasi agar pasokan air ke sawah kembali normal.
“Kami minta pemerintah segera menindaklanjuti agar sawah tetap teraliri,” harapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah mengakui adanya potensi kekeringan yang cukup signifikan di Kabupaten Bangka Selatan.
Diperkirakan sekitar 21 hingga 30 persen lahan persawahan produktif akan terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Bangka Selatan, Johanes Sihombing, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Beberapa wilayah yang masuk kategori rawan antara lain Desa Rias, Desa Serdang, Desa Batu Betumpang, dan Desa Bukit Terap.
Dari total luas sawah sekitar 14.019 hektare, sebanyak 1.500 hingga 1.800 hektare diperkirakan berpotensi terdampak kekeringan.
“Bukan berarti gagal panen, tetapi lahan tersebut berpotensi mengalami kekurangan air yang perlu diantisipasi,” jelas Johanes.
Fenomena ini dipicu oleh El Nino yang diprediksi berlangsung kuat pada periode April hingga Oktober 2026, sehingga menyebabkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya.
Untuk menghadapi potensi kekeringan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Salah satunya adalah pemanfaatan air permukaan melalui sistem pompanisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan air petani.
Menurutnya, program pompanisasi sebenarnya telah berjalan jika terjadi kekeringan setiap tahunnya melalui bantuan mesin pompa yang diberikan kepada petani.
Mesin tersebut saat ini dikelola oleh brigade pangan maupun Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di masing-masing desa.
Pemerintah menargetkan pengelolaan ini dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung kebutuhan air petani.
Kolaborasi antara UPJA, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani menjadi kunci dalam pemanfaatan pompa tersebut.
Mereka diharapkan dapat bekerja sama untuk menentukan prioritas lahan yang membutuhkan suplai air. Dengan koordinasi yang baik, distribusi air dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif.
“UPJA harus bekerja sama dengan kelompok tani agar lahan yang berpotensi kekeringan bisa dilayani,” papar Johanes Sihombing.
Selain itu, pengaturan jadwal tanam juga menjadi perhatian utama agar tanaman tidak memasuki fase kritis saat puncak musim kemarau.
Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan embung seperti Embung Mentukul, Embung Pumpung, dan Embung Yamin sebagai sumber air alternatif.
Wilayah dari Kelompok Tani Sinar Minang hingga Tanjung Batu menjadi fokus perhatian karena selama ini dikenal sebagai daerah langganan kekeringan.
Petani pun diimbau untuk mempercepat jadwal tanam agar tanaman memiliki waktu tumbuh yang cukup sebelum memasuki puncak kemarau.
“Petani harus menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi musim,” tegas Johanes.
Air dari embung tersebut akan dialirkan ke saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan sawah.
“Untuk wilayah itu, kita optimalkan pompanisasi dari Embung Yamin ke saluran irigasi,” sebutnya.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah daerah juga telah mengusulkan pembangunan sumur bor guna memperkuat sumber air di wilayah rawan kekeringan.
“Kami sudah mengusulkan pembangunan sumur bor ke Kementerian Pertanian sebagai upaya mengantisipasi kemarau,” ucapnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap sektor pertanian di Bangka Selatan tetap mampu bertahan.
Namun di lapangan, para petani masih menunggu realisasi konkret agar ancaman gagal panen pada musim tanam 2026 tidak menjadi kenyataan.(*)
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
