TRIBUN-VIDEO - Konfrontasi bersenjata antara aliansi Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran dalam satu bulan terakhir dinilai menjadi titik balik runtuhnya anggapan selama ini mengenai dominasi absolut Washington di panggung internasional.
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menilai AS telah kehilangan supremasi strategisnya setelah lebih dari 40 hari gagal mencapai tujuan-tujuan utama perang.
Ia menyebutkan kegagalan militer AS untuk menumbangkan rezim Teheran dan melumpuhkan kekuatan militer Iran adalah indikator bahwa status super power Washington telah berakhir secara de facto di kawasan tersebut.
"Sebagai sebuah negara super power, Amerika sudah kalah. Mereka tidak mampu mencapai target perang: menumbangkan rezim gagal, melumpuhkan militer Iran pun gagal. Bahkan, Washington tidak memiliki nyali politik untuk melakukan invasi (serangan) darat," ujar Faisal Assegaf dalam wawancara khusus di studio Tribunnews, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Salah satu poin krusial yang menonjol adalah ketidakmampuan AS untuk membuka paksa Selat Hormuz.
Jalur logistik energi yang memasok sepertiga kebutuhan dunia itu kini berada dalam kendali efektif Iran, yang secara praktis memberikan "sanksi balik" terhadap ekonomi Barat melalui lonjakan harga energi.
Data lapangan menunjukkan dampak kerusakan yang signifikan di kubu AS. Faisal Assegaf mengungkapkan, sedikitnya 13 dari 19 pangkalan militer AS di Timur Tengah dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Kondisi ini diperburuk dengan keengganan sekutu NATO untuk memberikan bantuan militer langsung, menandakan adanya keretakan dalam solidaritas internal blok Barat.
Di sisi lain, daya tahan Iran selama lebih dari 40 hari di bawah agresi militer dan embargo ekonomi yang berlangsung sejak 1979 menempatkan Teheran dalam posisi tawar baru.
“Perang ini menjadikan Iran sebagai negara super power baru bersama Amerika, Rusia, dan Cina. Karena mampu meladeni dua negara sekaligus."
Di tengah pergeseran besar ini, arah kebijakan luar negeri Indonesia justru menuai sorotan tajam.
Faisal Assegaf menyebut hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kutukan terhadap agresi aliansi AS-Israel ke wilayah kedaulatan Iran.
"Sampai sekarang Presiden tidak berani mengutuk agresi Amerika dengan Israel terhadap Iran. Padahal itu sebuah pelanggaran hukum internasional,: ujarnya.
“Sangat kelihatan bagaimana kikuknya Presiden dalam merespons perang ini."
Ia juga menyoroti pernyataan Presiden RI di forum PBB yang secara eksplisit menekankan pentingnya menjamin keamanan Israel.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sebuah anomali sejarah, mengingat posisi tradisional Indonesia yang konsisten mendukung kedaulatan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan.
"Untuk pertama kalinya ada Presiden Indonesia menyatakan pentingnya menjamin keamanan dan keselamatan Israel," jelasnya.
Sebagaimana diketahui konflik ini belum benar-benar usai.
Lalu, ke mana arah perang ini akan bergerak?
Apakah Amerika Serikat akan benar-benar berani masuk ke fase perang darat—atau justru memilih mundur di tengah tekanan domestik yang kian besar?
Mampukah Iran mempertahankan momentumnya sebagai kekuatan baru di tengah tekanan global?
Bagaimana nasib Selat Hormuz—apakah tetap menjadi “kartu truf” strategis, atau justru memicu eskalasi konflik yang lebih luas?
Dan ke mana arah sikap Indonesia?
Akankah tetap berhati-hati dalam diplomasi, atau mulai mengambil posisi yang lebih tegas?
Mengapa dunia Islam—melalui OKI—terkesan belum menunjukkan respons kolektif?
Apakah ini tanda retaknya solidaritas, atau strategi yang belum sepenuhnya terbaca?
Satu pertanyaan besar lainnya:
Apakah konflik ini akan berakhir di meja perundingan, atau justru menjadi awal dari babak baru yang lebih kompleks?
Saksikan wawancara lengkapnya—dan temukan jawabannya—hanya di YouTube Tribunnews!
