Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Jumlah pekerja sektor informal yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali hingga saat ini masih tergolong rendah, berkisar 18 ribu orang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Makmur, saat diwawancarai TribunPalu.com di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2026).

Menurut Makmur, jumlah pekerja informal yang telah memperoleh perlindungan jaminan sosial masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi pekerja informal yang ada di daerah tersebut.

“Kalau masyarakat pekerja informal kita di Kabupaten Morowali yang sudah tercover itu memang masih sangat kecil,” ujarnya.

Baca juga: Dinas Pertanian Morowali Talangi Perlindungan Jaminan Sosial 12 Ribu Pekerja Informal

Makmur menyebutkan, peserta terdaftar mayoritas merupakan pekerja informal yang mendapat intervensi dari pemerintah daerah.

“Yang terdaftar itu baru yang diintervensi pemerintah daerah. Di saat ini itu baru terealisasi sekitar 18 ribu,” tuturnya.

Kondisi tersebut, lanjut Makmur, menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperluas cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja informal seperti pedagang, petani, nelayan, buruh harian, hingga pekerja mandiri lainnya.

Perluasan kepesertaan pekerja informal sangat penting karena perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan Morowali berharap jumlah kepesertaan pekerja informal dapat terus meningkat melalui dukungan pemerintah daerah serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri secara mandiri.

Diketahui, sebagian besar pekerja informal di Morowali bergerak di sektor pendukung (multiplier effect) dari industri nikel.

Mereka umumnya penyedia Jasa Akomodasi, Pedagang pasar, pemilik warung makan dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan industri.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Optimistis Kepesertaan Pekerja Tekan Angka Kemiskinan di Morowali

Ada juga pengemudi ojek, penyedia jasa laundry, serta tenaga kebersihan non-perusahaan.

Meskipun peluang ekonomi tinggi, pekerja informal di Morowali menghadapi tantangan berat.

Pertumbuhan industri memicu inflasi lokal yang signifikan.

Harga kebutuhan pokok, sewa hunian, dan transportasi sering kali naik lebih cepat dibandingkan pendapatan mereka.

Berbeda dengan pekerja tambang yang memiliki kontrak dan tunjangan, pekerja informal minim perlindungan hukum dan keamanan kerja.

Transformasi Morowali dari daerah agraris menjadi pusat industri global menciptakan "dualitas ekonomi".

Di satu sisi, terdapat pekerja formal dengan standar gaji perusahaan besar, di sisi lain, terdapat pekerja informal yang harus bersaing dengan fluktuasi harga pasar yang ekstrem.

Keberhasilan pembangunan di Morowali ke depan sangat bergantung pada bagaimana sektor informal ini dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan terlindungi.(*)