Oleh: Muhammad Suryadi R
Direktur Eksekutif Parametric Development Center

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia saat ini tidak cukup dipahami hanya sebagai peta kontestasi kekuatan militer dan ekonomi.

Mapping dunia tidak lagi sesederhana itu.

Apa yang terjadi di Venezuela dan Iran tidak semata tentang geopolitik, minyak, dan nuklir.

Di balik eskalasi besar, terdapat dimensi lain yang lebih halus namun berpengaruh besar, yakni kebudayaan.

Jika geopolitik berbicara tentang bagaimana ruang dikelola dan dikuasai, maka kebudayaan menjelaskan bagaimana makna dibentuk dan dipertahankan.

Dalam perspektif klasik hubungan internasional, dunia seringkali dilihat sebagai ajang pertarungan kekuatan-kekuatan di dunia.

John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics, menjelaskan bahwa negara-negara besar cenderung memperbesar kekuatannya demi menjamin keamanan.

Dalam sistem global yang hampir dipastikan tidak memiliki otoritas tertinggi, setiap negara pada akhirnya harus bergantung pada kekuatannya sendiri.

Terkadang konflik lebih sering menjadi konsekuensi logis daripada sebuah pengelakan.

Pandangan ini diamini oleh Henry Kissinger dalam World Order.

Henry menunjukkan bahwa tatanan dunia terbentuk melalui keseimbangan kepentingan dan pengalaman historis masing-masing negara.

Stabilitas tidak lahir dari kesamaan nilai, tetapi dari kemampuan negara-negara dalam menjaga keseimbangan kekuatan secara realistis.

Kepemimpinan Geokultural

Kendati demikian, perkembangan global termutakhir memperlihatkan bahwa kekuatan tidak selalu tampil dalam bentuk yang kasat mata.

Pengaruh kini bergerak melalui jalur yang lebih subtil, yakni melalui ide, identitas, dan narasi.

Dalam konteks ini, publikasi Zhou Ya yang bertajuk Geoculture and Its Social Construction: A Political-Sociological Study of Religion and Ethnicity in Southeast Asia, menemukan relevansinya.

Zhou membentangkan satu konsep penyempurna geopolitik dan geoekonomi dalam memahami hubungan internasional.

Menurut Zhou, kontestasi global tidak hanya terjadi dalam ranah fisik, tetapi juga ranah simbolik.

Kebudayaan, khususnya agama dan etnisitas, membentuk identitas kolektif yang mempengaruhi pola interaksi antarnegara dan masyarakat.

Sebab itu, kepentingan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap, melainkan merupakan konstruk dari proses sosial yang terus berkembang dan mengalami dinamika.

Perbedaan utama antara pendekatan realisme dan geokultural, kata Zhou, terletak pada cara memandang sumber kekuatan itu sendiri.

Realisme menekankan aspek material seperti militer dan ekonomi, sedangkan pendekatan geokultural melihat kekuatan juga berakar pada cara manusia memahami dunia.

Perebutan pengaruh tidak hanya terjadi melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ruang pembentukan makna seperti media, pendidikan, dan praktik keagamaan.

Fenomena ini begitu terasa dalam praktik hubungan internasional dewasa ini.

Negara-negara tidak hanya memperkuat aliansi militer, tetapi juga aktif menyebarkan pengaruh budaya melalui diplomasi publik, kerja sama pendidikan, pelestarian warisan budaya, serta industri kreatif.

Apa yang disebut sebagai soft power menjadi instrumen yang kian penting dalam menentukan posisi suatu negara di panggung global.

Penelitian Tim Winter yang berjudul Geocultural Diplomacy menjelaskan bagaimana hubungan internasional kontemporer semakin ditentukan oleh mobilisasi budaya, warisan sejarah, dan identitas.

Winter menunjukkan bahwa negara-negara tidak lagi hanya mengandalkan instrumen politik dan ekonomi, tetapi juga secara aktif memanfaatkan cultural heritage sebagai alat diplomasi membangun pengaruh global.

Dalam kerangka ini, situs sejarah, tradisi, dan memori kolektif menjadi medium strategis untuk menciptakan kedekatan emosional dan hubungan antarbangsa.

Lebih jauh, Winter menandaskan bahwa narasi sejarah yang dihidupkan kembali -seperti jalur perdagangan kuno sebagaimana yang dihidupkan Tiongkok- kerap digunakan untuk membangun solidaritas lintas negara di masa kini.

Pendekatan geokultural tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperluas pemahaman tentang dinamika kekuasaan global.

Indonesia dan Fondasi Geokultur

Dalam konteks Asia Tenggara, dinamika ini memiliki bentuknya sendiri.

Wang Gungwu telah menegaskan bahwa kawasan ini sejak lama merupakan titik temu berbagai peradaban besar.

Identitasnya terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan interaksi lintas budaya yang intens.

Ke depan, Asia Tenggara tidak hanya akan menjadi arena persaingan geopolitik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas budaya.

Gita Wirjawan dalam What It Takes Asia Tenggara, memaknai kebudayaan sebagai entitas tak terpisah dalam lalu lintas masa depan bangsa.

Kebudayaan adalah dimensi penting bagi masa depan kepemimpinan negara.

Menurut Gita, kekuatan ekonomi saja tidak cukup.

Pengarusutamaan kebudayaan berkontribusi bukan hanya sebagai identitas, tetapi kompetensi yang akan membangun kepercayaan di mata dunia.

Indonesia, sesungguhnya memiliki peluang besar.

Keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya adalah modal penting yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan strategis.

Nilai-nilai seperti moderasi beragama dan kebhinekaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sebagai potensi yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Hanya saja, potensi tersebut perlu dikelola serius.

Tanpa upaya terarah, Indonesia berisiko menjadi objek dalam dinamika global.

Sebaliknya, memanfaatkan kebudayaan sebagai fondasi strategi, akan membawa Indonesia tampil sebagai aktor penting yang berperan aktif membentuk arah dan makna hubungan internasional.

Apalagi memang, Indonesia adalah The Natural Leader di kawasan. Kuncinya adalah ASEAN.

Dalam dunia yang terfragmentasi, kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan memengaruhi cara pandang dunia.

Geopolitik mungkin mengatur batas-batas kekuasaan.

Geoekonomi mendefinisikan siapa negara kaya.

Tetapi geokultural memberi kedalaman makna pada batas dan definisi tersebut.

Di era multipolaritas kiwari, strategi pertahanan bukan lagi misil, drone, ataupun nuklir, tetapi kebudayaan.

Geostrategi yang tidak bertumpu pada budaya akan rapuh.

Sebaliknya, kebudayaan yang tidak diarahkan secara strategis akan kehilangan relevansinya.

Sebab itu, keduanya perlu berjalan beriringan, geopolitik sebagai strategi, geokultural sebagai fondasi.

Dengan cara itu, kepemimpinan bukan hanya memperkuat bobot legitimasi, tapi juga memperjelas navigasi kepemimpinan.(*)