TRIBUNKALTIM.CO - Gelombang tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait hubungan dengan Israel kian menguat setelah sebuah petisi warga berhasil mencatatkan rekor baru.
Warga Eropa mendesak agar Uni Eropa putus hubungan dengan Israel.
Inisiatif bertajuk Justice for Palestine menembus lebih dari satu juta tanda tangan hanya dalam waktu tiga bulan sejak diluncurkan pada 13 Januari 2026.
Baca juga: PM Italia Tangguhkan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel, Respons Ketegangan di Lebanon dan Gaza
Pencapaian ini menjadikannya sebagai petisi tercepat dalam sejarah mekanisme Inisiatif Warga Eropa (European Citizens’ Initiative/ECI) yang berhasil meraih dukungan sebesar itu.
Selain memenuhi syarat utama berupa satu juta tanda tangan, petisi ini juga telah melampaui ambang batas nasional di 10 negara anggota, melebihi ketentuan minimal tujuh negara.
Gerakan ini diprakarsai oleh European Left Alliance (ELA), yang mendesak Komisi Eropa untuk mempertimbangkan penangguhan total Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel.
Dalam pernyataan resminya, ELA menyebut bahwa petisi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang dituduhkan kepada Israel.
Baca juga: Analis Singgung Standar Ganda Nuklir, Iran Diawasi Ketat, Israel Diduga Punya 200 Hulu Ledak
"Langkah ini diambil mengingat adanya genosida, pendudukan, dan apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina, serta pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang terus berlanjut," tulis pernyataan resmi ELA, dilansir dari Kompas.com.
Sebagai informasi, Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel telah berlaku sejak 1995 dan menjadi fondasi utama hubungan bilateral kedua pihak.
Perjanjian ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan bebas, dialog politik, hingga kerja sama di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan adanya petisi ini, tekanan terhadap Uni Eropa untuk meninjau ulang hubungan tersebut semakin menguat, terutama di tengah meningkatnya sorotan terhadap konflik di Timur Tengah.
Baca juga: Iran Tuntut 5 Negara Arab ke PBB, Diduga Terlibat dalam Serangan Militer AS dan Israel
Dukungan terhadap petisi ini tersebar luas di berbagai negara anggota Uni Eropa.
Perancis menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan total 383.426 dukungan, jauh melampaui ambang batas nasional sebesar 55.695.
Posisi kedua ditempati oleh Italia dengan 245.545 tanda tangan, juga jauh di atas syarat minimum 53.580.
Selain itu, delapan negara lain yang telah melampaui ambang batas nasional adalah Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Polandia, Spanyol, serta Swedia.
Baca juga: Tank Israel Tabrak Kendaraan PBB di Lebanon, RI Usul Pernyataan Bersama Keamanan Pasukan Perdamaian
Meski telah melampaui target minimum, ELA masih membidik angka 1,5 juta tanda tangan.
Target ini dimaksudkan untuk mengantisipasi proses verifikasi sekaligus memperkuat tekanan politik terhadap Komisi Eropa.
"Satu juta orang telah bersuara: Uni Eropa harus sepenuhnya menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel, Uni Eropa harus menjunjung tinggi hukum internasional, dan mengakhiri keterlibatannya dalam genosida Israel," tegas pihak penyelenggara.
Co-President ELA, Catarina Martins, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Uni Eropa yang dinilai masih mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan Israel di tengah krisis kemanusiaan.
Baca juga: Israel Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah, Perundingan AS-Iran Terancam Alot
"Israel membunuh warga sipil secara besar-besaran, menghancurkan infrastruktur vital, dan baru-baru ini mengesahkan undang-undang hukuman mati yang hanya menyasar tahanan politik Palestina. Namun, Uni Eropa tetap mempertahankan perjanjian dagang istimewanya," ujarnya.
Ia menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan standar ganda dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang di satu sisi mengedepankan nilai hak asasi manusia, namun di sisi lain tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Israel.
Berdasarkan data tahun 2024, nilai perdagangan antara Uni Eropa dan Israel mencapai 42,6 miliar euro.
Angka ini menegaskan posisi Uni Eropa sebagai mitra dagang utama bagi Israel.
Baca juga: Israel Tolak Gencatan Senjata dengan Hizbullah, Perundingan AS-Iran Terancam Alot
ELA menilai bahwa hubungan ekonomi tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi Israel di tengah konflik yang terus berlangsung di wilayah Palestina.
Dengan terpenuhinya syarat formal, Komisi Eropa kini secara hukum berkewajiban untuk memberikan tanggapan resmi terhadap petisi tersebut.
Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan kemungkinan langkah legislatif atau kebijakan yang relevan.
Namun, penting dicatat bahwa Komisi Eropa tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan dalam petisi.
Baca juga: Gencatan Senjata AS-Israel dan Iran Dinilai Rapuh, Donald Trump Hanya Cari Dukungan Pemilu Sela
Meski begitu, tekanan politik yang dihasilkan dari dukungan publik dalam jumlah besar ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan Uni Eropa ke depan, terutama dalam hubungan dengan Israel.
Petisi ini juga mencerminkan meningkatnya kepedulian publik Eropa terhadap konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu ini kembali menjadi sorotan global seiring meningkatnya korban sipil dan meluasnya dampak konflik ke kawasan lain seperti Lebanon.
ELA menegaskan bahwa solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui penghentian pendudukan dan penegakan hukum internasional.
“Gencatan senjata yang langgeng hanya dapat dicapai dengan diakhirinya pendudukan kolonial yang ilegal,” tambah organisasi tersebut. (*)
