TRIBUNGORONTALO.COM - Heboh ada belatung di makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
Belatung tersebut ditemukan dalam makanan olahan ayam yang dibagikan ke siswa.
Kepala Desa Lembah Hijau, Nurhayati Muhammad mengakui adanya laporan orangtua siswa terkait temuan belatung dalam makanan yang diterima siswa.
Nurhayati menjelaskan, kejadian tersebut terjadi di PAUD Harapan Bunda Desa Lembah Hijau.
Ia mengaku langsung memanggil pihak orangtua dan perwakilan penyedia makanan untuk mengklarifikasi kejadian tersebut.
“Memang benar, ada belatung di daging ayam. Itu sesuai dengan yang disampaikan orangtua,” kata Nurhayati saat diwawancarai wartawan TribunGorontalo.com, Jumat (17/4/2026)..
Hasilnya, makanan yang diterima siswa pagi hari baru dimakan pada malam hari. Katanya, menu makanan yang diberikan berupa makanan basah, yang memang memiliki daya tahan terbatas.
“Masakan itu diterima pagi hari dalam keadaan baik. Tapi dibawa pulang, nanti sekitar jam tujuh malam baru diberikan ke anak, ternyata sudah ada belatung,” jelasnya.
Nurhayati menilai, persoalan ini juga berkaitan dengan ketahanan makanan yang tidak diperhitungkan secara matang, terutama untuk jenis menu basah.
Ia bahkan mengaku sebelumnya telah mengingatkan orangtua siswa agar tidak menerima makanan jika kondisinya sudah tidak layak konsumsi.
“Saya sudah sampaikan ke orangtua, kalau makanan tidak layak, jangan diterima. Kita kembalikan saja. Tapi memang ini karena tidak ada koordinasi dari awal,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan bahwa pemerintah desa melakukan intimidasi terhadap orangtua siswa terkait viralnya kasus tersebut.
“Saya tidak pernah mengintimidasi. Justru saya undang orangtua untuk klarifikasi bersama,” katanya.
Nurhayati menyayangkan penyelenggara baru muncul memberikan penjelasan setelah persoalan ini viral di masyarakat.
“Begitu ada masalah, baru mereka datang. Padahal dari awal tidak ada komunikasi,” tambahnya.
Nurhayati Muhammad menjelaskan sejak awal pelaksanaan hingga distribusi makanan kepada penerima, tidak ada koordinasi antara penyelenggara dengan pemerintah desa.
“Yang pertama perlu saya sampaikan, sejak dibangun sampai dengan pendistribusian ke penerima, itu tidak ada koordinasi sama sekali,” ungkapnya
Menurut dia, kondisi ini membuat pemerintah desa seolah tidak memiliki ruang untuk ikut mengawasi ataupun memahami mekanisme program tersebut di lapangan.
Ia mengaku sempat berupaya membuka komunikasi dengan pihak terkait. Dirinya telah meminta agar dilakukan pertemuan untuk membahas teknis pelaksanaan MBG, namun hingga kini hal itu tidak pernah terealisasi.
“Saya sudah sampaikan ke beberapa pihak, supaya ada pertemuan, dimusyawarahkan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tapi sampai sekarang tidak ada,” lanjutnya.
Camat Bonepantai, Lili Prawaty Abas, menyoroti lemahnya koordinasi antara penyelenggara program MBG dengan pemerintah kecamatan.
Menurutnya, sejak awal rencana kehadiran SPPG di wilayah Bonepantai, pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan.
“Tiba-tiba saja ada pendataan siswa yang akan menerima MBG. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi,” ungkap Lili.
Ia bahkan mengaku baru mengetahui keberadaan fasilitas SPPG setelah melihat langsung bangunan yang sudah berdiri.
Situasi semakin mengejutkan ketika dirinya menerima informasi mendadak terkait rencana peluncuran program.
“Kami ditelepon tiba-tiba, ada rencana kunjungan. Kami juga kaget, karena tidak tahu sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Lili, kondisi ini membuat pemerintah kecamatan kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun koordinasi dengan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, keluhan dari sekolah dan orangtua siswa cukup banyak, mulai dari kualitas makanan hingga persoalan distribusi.
Namun, karena tidak memiliki akses komunikasi dengan pihak penyelenggara, keluhan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti secara maksimal.
“Banyak yang mengeluh ke kami, tapi kami juga tidak tahu harus menyampaikan ke siapa,” jelasnya.
Dia bilang, bahkan nomor kontak atau jalur komunikasi resmi dengan pihak SPPG pun tidak dimiliki oleh pemerintah kecamatan.
“Tidak ada grup, tidak ada komunikasi. Biasanya kalau ada program, pasti ada koordinasi lintas sektor. Ini tidak ada sama sekali,” tegasnya.
Lili juga mengaku telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat evaluasi di tingkat kabupaten, namun hingga kini belum ada solusi yang jelas.
Di sisi lain, ia menyebut keluhan masyarakat kerap muncul di media sosial, termasuk soal kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
“Ada yang mengeluh buah tidak segar, makanan tidak layak. Tapi tidak semua sampai ke kami secara langsung,” ujarnya.
Ia pun sempat berinisiatif meminta pihak puskesmas untuk menurunkan tenaga ahli gizi guna memantau kondisi makanan yang diberikan kepada siswa.
Namun, upaya tersebut terkendala karena tidak adanya instruksi resmi.“Kasihan anak-anak, tapi kita juga terbatas karena tidak ada koordinasi,” katanya.
Koordinator Regional SPPG Gorontalo, Zulkifly Talhumala, memberikan penjelasan atas beredarnya video yang memperlihatkan lauk makanan bergizi gratis (MBG) dipenuhi belatung.
Kasus yang terjadi di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango inipun viral dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Zulkifly menegaskan bahwa sumber persoalan bukan berasal dari proses penyediaan makanan oleh SPPG maupun saat distribusi di sekolah.
"Temuannya itu bukan di SPPG, bukan di sekolah. Temuannya itu di malam hari di rumah," ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Zulkifly menjelaskan, makanan MBG yang ditemukan dlm kondisi tidak layak itu sebelumnya dibawa pulang oleh siswa dan tidak langsung dikonsumsi.
Menurutnya, kondisi penyimpanan sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan.
Ia menyoroti potensi kerusakan makanan jika disimpan terlalu lama, terlebih dalam kondisi yang tidak higienis.
SPPG sendiri, lanjut dia, sebenarnya telah menganjurkan agar makanan dikonsumsi langsung di sekolah.
Hal ini bertujuan agar kualitas makanan tetap terjaga dan bisa diawasi oleh pihak guru.
Ia juga menyebut telah menerima video klarifikasi dari penerima manfaat terkait kejadian tersebut.
Zulkifly menekankan bahwa peran sekolah dan orangtua sangat penting dalam mengedukasi siswa agar tidak menunda konsumsi makanan yang telah dibagikan.
"Kalaupun mau bawa pulang, bertanggung jawab sendiri terhadap kualitas makanan, jangan sampai penyajiannya kurang bagus sehingga menyebabkan makanan tidak layak dimakan, kita lagi yang disalahkan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar makanan segera dikonsumsi atau setidaknya dicek terlebih dahulu sebelum dimakan, misalnya melalui bau atau kondisi fisiknya.
Menurutnya, indikator kesalahan juga bisa dilihat dari jumlah temuan. Jika masalah terjadi secara menyeluruh, maka perlu evaluasi pada SOP.
Namun jika hanya kasus tertentu, maka kemungkinan berada di luar kendali SPPG. "Kalau masalahnya di semua makanan, berarti ini salah SOP nya, salah penyajiannya," pungkasnya. (*/Jefri/Jian)
