TRIBUNBANYUMAS.COM, BERLIN – Hubungan diplomatik antara Jerman dan Israel berada di titik nadir menyusul perang kata-kata tajam antara pejabat tinggi kedua negara. 

Ketegangan dipicu oleh peringatan keras Kanselir Jerman Friedrich Merz kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai rencana aneksasi de facto di wilayah Tepi Barat, Palestina.

Melalui komunikasi telepon pekan ini, Merz menegaskan sikap Berlin yang menolak keras tindakan sepihak Israel. "Saya tegaskan: tidak boleh ada aneksasi de facto di Tepi Barat," tulis Merz dalam unggahan di platform X, mempertegas dukungan Jerman terhadap solusi dua negara.

Namun, pernyataan tersebut memicu respons eksplosif dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Politisi sayap kanan tersebut melontarkan kritik keras dengan membawa narasi sejarah kelam Jerman saat era Nazi.

"Hari-hari ketika orang Jerman menentukan di mana orang Yahudi boleh atau tidak boleh tinggal telah berakhir. Anda tidak akan memaksa kami masuk ke ghetto lagi, apalagi di tanah kami sendiri," tulis Smotrich di platform X, Senin (13/4/2026) malam.

Serangan Smotrich ini memicu kontroversi di dalam negeri Israel sendiri.

Baca juga: Iran Buka Total Selat Hormuz Selama Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Angin Segar Logistik Dunia

Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, secara terbuka membela Merz dan menuding Smotrich telah menginstrumentalisasi tragedi Holokaus untuk kepentingan politik.

Prosor menyebut pernyataan Menkeu tersebut menyimpang dan justru melemahkan ingatan terhadap enam juta korban Holokaus.

Retaknya hubungan ini sebenarnya merupakan puncak gunung es dari ketegangan yang telah menumpuk sejak 2018—tahun terakhir konsultasi antar-pemerintah kedua negara dilakukan.

Posisi Jerman Mulai Bergeser

Sejak saat itu, posisi Jerman mulai bergeser. Pada Oktober 2025, Kanselir Merz bahkan mulai mengambil jarak dari istilah “Reason of State” (Staatsräson), doktrin yang selama ini menjadi dasar tanggung jawab khusus Jerman terhadap keamanan Israel.

Titik konflik utama kedua negara tetap pada kebijakan permukiman ilegal Israel. Berlin berulang kali menyebut proyek permukiman di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional yang menutup peluang perdamaian.

Analis dari International Crisis Group, Mairav Zonszein, menilai pemerintahan Netanyahu kini tidak ragu menyerang sekutu terkuatnya di Eropa jika menyangkut isu Palestina.

Baca juga: Transfer Daerah 2026 Anjlok, Bank Jateng Siapkan Rp 1 Triliun Selamatkan Proyek Infrastruktur

"Pemerintah Israel menyerang Jerman karena menyinggung hak dasar warga Palestina, bahkan jika itu berisiko mengasingkan sekutu mereka," ujarnya sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Eskalasi verbal ini terjadi menjelang Yom HaShoah atau hari peringatan Holokaus di Israel, menambah kompleksitas emosional dalam krisis diplomatik yang kini mengancam stabilitas kerja sama strategis Berlin dan Tel Aviv. (danur/kpc)