BANGKAPOS.COM - Saat ini ada 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan bermodalkan investasi masyarakat.
Sementara di sisi lain, pemerintah tengah merancang arah baru kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencananya, kebijakan ke depan akan memfokuskan MBG hanya untuk anak kurang gizi.
Arah rencana kebijakan bahwa MBG hanya untuk anak kurang gizi ini dilaksanakan maka diprediksi berdampak pada 106 SPPG di Babel.
Sejauh apa fakta-fakta terkininya? Simak ulasan berikut:
Fakta mengenai jumlah SPPG di Babel ini diketahui dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya.
Melansir Antara, dia memastikan dana pembangunan 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
"Belum ada satupun pembangunan SPPG di Kepulauan Babel menggunakan APBN," kata Sony Sanjaya saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan saat ini sudah ada 106 SPPG di Kepulauan Bangka Belitung tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur untuk menyalurkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat penerima manfaat di daerah itu.
Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG di Kepulauan Babel sebanyak 252.951 orang dengan rincian 207.812 peserta didik dan 45.149 non-peserta didik seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui.
Sementara itu, jumlah relawan di 106 SPPG tersebut sebanyak 4.550 orang dan supplier sebanyak 1.271 supplier yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota di Kepulauan Bangka Belitung tersebut.
"Satu tahun pelaksanaan MBG di Kepulauan Babel ini seluruh anggaran pembangunan SPPG-nya adalah investasi dari masyarakat. Oleh karena itu, dapat saya pastikan tidak ada anggaran pemerintah untuk pembangunan SPPG ini," ujarnya.
Ia menyatakan saat ini ada SPPG di Kepulauan Babel yang dinonaktifkan karena adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.
"Operasional SPPG ini dinonaktifkan untuk sementara, karena adanya kejadian menonjol terkait kualitas MBG yang disalurkan dan sarana serta prasarana dapur yang tidak memenuhi SOP," katanya.
Selain itu, Sony Sonjaya juga mengungkapkan, setidaknya Rp3,9 miliar dana dari pemerintah pusat mengalir setiap hari ke Bangka Belitung melalui program tersebut.
Aliran dana tersebut menjadi bukti bahwa program gizi juga berperan sebagai stimulus ekonomi.
“Setiap hari, ini bukan mingguan atau bulanan, sekitar Rp3,9 miliar mengalir ke Bangka Belitung. Ini yang kita maksud meningkatkan perekonomian daerah,” Katanya saat Rapat Konsolidasi Bersama pada Jumat (17/04/2026).
Menurut Sony, dana yang digelontorkan tidak berhenti di program semata, tetapi langsung berputar di masyarakat. Dari total tersebut.
“Sekitar Rp474 juta per hari mengalir ke suruh relawan yang terlibat dalam operasional SPPG,” katanya.
“Sebanyak 4.550 warga disebut telah terserap bekerja, sebagian di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” Katanya.
“Minimal Rp100 ribu per hari dibawa pulang. Itu langsung dipakai untuk kebutuhan keluarga, beli beras dan lain-lain,” tambahnya.
Skema ini dinilai berbeda dengan bantuan sosial biasa karena masyarakat mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan.
“Ini seperti bantuan langsung, tapi dalam bentuk kerja,”ucapnya.
Sony menegaskan bahwa dampak program ini tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap pelaku usaha lokal melalui kebutuhan bahan pangan.
“Selain tenaga kerja operasional, pembangunan SPPG juga melibatkan masyarakat dalam proses konstruksi. Kalau satu SPPG dikerjakan minimal 10 orang, artinya sudah ada sekitar 1.000 tenaga kerja yang terserap,” katanya.
Sony menegaskan bahwa dampak program ini tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap pelaku usaha lokal melalui kebutuhan bahan pangan.
“Program ini juga menghidupkan sektor usaha kecil. Sekitar Rp2,4 miliar per hari dialirkan untuk kebutuhan bahan pangan yang dipasok oleh pelaku usaha lokal. Dana tersebut mengalir ke berbagai sektor, mulai dari pedagang beras, sayur, buah, ikan, telur hingga daging di berbagai wilayah,” katanya.
Baca juga: MBG Hanya untuk Anak Kurang Gizi Jadi Arah Baru Kebijakan & 8 Celah Rentan Korupsi yang Disoroti KPK
Kini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan sedang dirancang hanya untuk anak kurang gizi.
Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan tim untuk memilah data anak kurang gizi yang hanya akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persiapan tim ini menindaklanjuti arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto agar program MBG yang sebelumnya dibagikan secara universal ke semua anak kini akan fokus ditujukan untuk anak kurang gizi.
Sedangkan anak dari kalangan ekonomi mampu tidak menjadi prioritas penerima.
Tujuannya satu, membuat program terdistribusi tepat sasaran.
Tim tersebut diberi nama Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.
Tim ini kata Nanik, mulai bekerja pada awal pekan depan dengan survei pertama di wilayah DKI Jakarta.
"Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta (DKI) untuk menyisir penerima manfaat," ucap Nanik kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).
Nanik menilai pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci efektivitas program.
Oleh karenanya, ia pun berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk untuk pertukaran data penerima manfaat.
Nantinya, Tim yang dibentuk BGN akan tetap memvalidasi data dengan terjun langsung ke lapangan.
Nanik menekankan, BGN ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus diperkuat agar program ini berjalan optimal.
"Iya nantinya data dari kita," ujar Nanik singkat.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kesiapan BGN melaksanakan arahan Presiden Prabowo.
Seturut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.
Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi. Namun, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2024.
Prevalensi tengkes yang berada di bawah 20 persen ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
"Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).
Sejauh ini, program MBG makin luas seiring dengan bertambahnya 26.066 unit SPPG.
Hingga 30 Maret 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 61.680.043 orang di 38 provinsi.
Pengamat kebijakan publik, Eko Prasojo, juga menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut, target penerima MBG memang perlu dievaluasi dari target universal ke target yang lebih terukur.
Dari seluruh siswa dan seluruh sekolah menjadi kepada yang benar-benar membutuhkan tambahan makanan bergizi.
"Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak anak stunting," tutur Eko.
Eko menekankan, basis datanya harus dari tingkat wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan agar lebih valid.
Sistem pendataannya pun perlu berbasis teknologi untuk mencegah human error.
BGN, lanjutnya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan dan sekolah di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu, bentuk tim relawan di desa dan kelurahan yang mengindentifikasi data tersebut.
"Beberapa Pemda seperti kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan dan anak yang mengalami stunting" jelas Eko.
Di sisi lain, Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan penggunaan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bisa menjadi patokan agar makan bergizi gratis (MBG) bisa tepat sasaran.
Menurut Lina, PIP bisa memberikan akses data anak mana saja yang orangtuanya kurang mampu memberi makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi.
PIP juga bisa disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan verifikasi.
Data ini akan memberikan integrasi yang cepat sehingga keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin MBG fokus pada anak kurang mampu bisa segera terlaksana.
"Saya pikir dengan cara melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," papar Lina.
Dia juga mengapresiasi langkah Presiden yang menginginkan program MBG ini berfokus pada anak dengan gizi kurang.
Menurut Lina, langkah Prabowo sudah tepat karena sejalan dengan beberapa data yang dia dapatkan di lapangan beberapa waktu terakhir.
Para orangtua, kata dia, ingin agar program MBG tidak menyasar pada sekolah-sekolah yang bayarannya cukup tinggi.
"Nah, hal-hal itu kemudian harusnya menjadi perhatian Presiden. Karena dana bukan hanya sekadar (bisa) efisien saya pikir (tapi juga) harus tepat sasaran," tandasnya.
(Bangkapos.com/Kompas.com/ Antara Kalbar)
