TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari melalui satuan tugas (satgas) terpadu memperketat pengendalian peredaran minuman keras (miras) serta mendorong percepatan legalitas izin pertambangan di sejumlah wilayah.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah penegakan peraturan daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan pengawasan distribusi miras.

“Seluruh pelaku usaha diharapkan mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya dalam rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, Jumat (17/4/2026).

Pemkab Manokwari mendorong para penjual minuman beralkohol yang belum memiliki izin resmi agar segera mengurus legalitas usaha.

Satgas terpadu juga berkomitmen melakukan operasi lapangan untuk menertibkan aktivitas perdagangan ilegal.

Baca juga: Gerkkas Soroti Penegakan Perda Miras Manokwari: Pejabat Publik Jangan Pasang Badan

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran miras ilegal.

Percepatan Legalitas Pertambangan

Selain pengawasan miras, rapat tersebut juga menyoroti sektor pertambangan.

Pemerintah menekankan perlunya percepatan pengurusan izin usaha, khususnya di wilayah Wasirawi dan beberapa distrik lain yang membutuhkan penataan.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pemkab Manokwari menegaskan akan meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, guna memastikan pengawasan dan penataan usaha pertambangan berjalan maksimal dan berkelanjutan.

Hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lanjutan pekan depan untuk merumuskan langkah teknis di lapangan agar lebih efektif dan tepat sasaran.