BANJARMASINPOST.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, resmi menuntaskan kegiatan Retret Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer Magelang, Minggu (19/4/2026).
Selama lima hari, sejak 15 hingga 19 April 2026, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif dari berbagai narasumber, mulai dari jajaran TNI AD, akademisi, hingga arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya persatuan dalam mewujudkan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, meskipun terdapat perbedaan latar belakang di setiap daerah.
Supian HK mengaku mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, meskipun sempat mengalami kendala berupa pembengkakan pada bagian kaki saat mengikuti agenda lapangan.
“Sedikit kendala di kaki tidak menyurutkan semangat kami. Justru ini menjadi ujian mental dan komitmen sebagai pimpinan. Kalau ingin memimpin daerah, kita harus siap ditempa,” ujarnya usai upacara penutupan.
Ia menilai retret tersebut memberikan banyak ilmu praktis yang dapat langsung diterapkan di daerah, khususnya dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, menjaga stabilitas daerah, serta membangun komunikasi publik yang efektif dalam menghadapi isu-isu strategis.
“Kami dibekali cara berpikir taktis dan strategis ala militer, namun tetap dalam koridor demokrasi. Ini menjadi bekal penting bagi DPRD Kalsel agar semakin responsif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat Banua,” tambahnya.
Kegiatan retret ditutup secara resmi oleh Gubernur Lemhanas RI melalui upacara parade. Sebanyak 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dan menerima sertifikat pembekalan.
Supian HK berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, guna menyamakan visi dan semangat para pimpinan daerah dalam mendukung pembangunan nasional sesuai arah kebijakan Asta Cita di seluruh wilayah Indonesia. (*)
