TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) secara resmi menutup Kursus Pembekalan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 dengan peserta Ketua DPRD seluruh Indonesia di Komplek Akademi Militer pada minggu (19/04/2026) siang.
Sebanyak 530 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sepakat menyatukan langkah: menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi mempercepat terwujudnya visi besar bangsa, Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang berlangsung sejak 15 April ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional agar selaras hingga ke level daerah.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak signifikan bagi para peserta. Menurutnya, forum ini bukan sekadar pelatihan, tetapi juga momentum refleksi kepemimpinan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Peserta mendapatkan penyegaran penting, mulai dari nilai-nilai kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, hingga pemahaman geopolitik global yang terus berkembang,” ujarnya.
Tak hanya itu, para pimpinan DPRD juga memperoleh pembekalan langsung terkait arah kebijakan strategis pemerintah pusat, termasuk visi pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional.
Ace menekankan, posisi Ketua DPRD sangat strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial.
“Kebijakan daerah harus senafas dengan kebijakan pusat, tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Di sinilah peran DPRD menjadi sangat menentukan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut sinergi lintas level pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan program prioritas nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Perbedaan latar belakang politik, menurutnya, tidak boleh menjadi penghambat bagi kepentingan yang lebih besar—yakni kemajuan bangsa.
Selain penguatan wawasan strategis, peserta juga dibekali materi integritas dan kepemimpinan dari berbagai lembaga negara, termasuk penegakan hukum dan kedisiplinan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat karakter kepemimpinan yang berintegritas di daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, mengakui banyak manfaat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut. Ia menyebut KPPD sebagai pengalaman berharga dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah.
“Banyak hal positif yang kami dapatkan, mulai dari wawasan nusantara, kepemimpinan, hingga kedisiplinan. Ini akan kami implementasikan di daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, implementasi hasil pembekalan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah, termasuk memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa.
Penutupan KPPD ini bukan sekadar seremoni akhir, melainkan penegasan komitmen kolektif para pimpinan DPRD untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Sebuah langkah strategis agar arah pembangunan nasional benar-benar terasa hingga ke akar rumput.
Dari Magelang, sinyal kuat itu dikirim: pembangunan Indonesia ke depan harus bergerak serempak, selaras, dan berpijak pada kebutuhan rakyat menuju satu tujuan besar, Indonesia Emas 2045.
